Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tahapan Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022

Kompas.com - 17/05/2017, 12:46 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 60 calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengikuti seleksi terbuka uji publik untuk mengisi komisioner periode 2017-2022 pada 17-18 Mei 2017.

Hari ini, Rabu (17/5/2017), uji publik dilakukan untuk 30 calon anggota Komnas HAM. Uji publik digelar mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan.

Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa uji publik ini merupakan rangkaian seleksi tahap yang wajib diikuti para calon.

"Mereka sudah lolos seleksi tahap pertama administrasi kelengkapan surat. Kedua, tes pengetahuan, menulis paper, makalah," ujar Jimly.

"Ada tim independen tanpa nama, jadi menilainya obyektif. Sisa 60 calon komisioner ini dari sebelumnya 199 orang," kata dia.

Seleksi terhadap 60 orang itu, kata Jimly, dibagi menjadi dua gelombang, hari ini dan besok. Tiap gelombang akan menguji 30 calon Komisoner Komnas HAM.

"Dipimpin seorang moderator, dihadiri tokoh masyarakat, LSM. Wartawan diperbolehkan bertanya langsung supaya bisa mengkritisi," ujar Jimly.

Usai uji publik itu, akan dilakukan penelusuran latar belakang para calon komisioner Komnas HAM, yang melibatkan tokoh masyarakat, ormas dan LSM.

"Kami jaring kerja sama untuk mencari info latar belakang para calon sebagai bahan maju ke tahap selanjutnya, yakni 28 orang," ujar dia.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu juga menerangkan, usai tahap penelusuran latar belakang calon, tahap selanjutnya adalah uji psikotes dan wawancara akhir.

"Itu tahap keempat. Akan dipilih 14 orang dan diajukan ke DPR untuk disaring lagi jadi tujuh orang untuk disahkan," kata Jimly.

Jimly mengatakan, 60 calon Komisioner Komnas HAM itu dalam uji publik akan ditanyai pandangannya soal HAM, serta hal lain terkait ketidakadilan.

"Pandangan mereka tentang HAM. Apa yang mereka lakukan untuk memperjuangkan HAM. Karena banyak ketidakadilan. Track record diri mereka kami lihat," ujar Jimly.

Menurut Jimly, hal itu untuk menyaring dan mendapatkan calon-calon komisioner Komnas HAM yang punya kapasitas dan berintegritas.

"Kami harus memilih orang yang tepat. Tidak hanya kapasitas dan integritas, tapi juga teamwork dan punya impian dan pengalaman untuk mengelola institusi," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Halaman:


Terkini Lainnya

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki 'Presiden 2029'

Shalat Jumat di Masjid Baiturrahman Aceh, Anies Diteriaki "Presiden 2029"

Nasional
Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Posko Pemantauan dan Pengamanan Jalur untuk World Water Forum di Bali

Nasional
Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Menkumham Bahas Masalah Kesehatan Napi dengan Presiden WAML

Nasional
Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com