Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Nilai Ada Upaya Pelemahan Komnas HAM

Kompas.com - 14/05/2017, 18:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menilai ada upaya pelemahan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari mandatnya sebagai lembaga penyelidikan dan penghentian pelanggaran HAM.

"Ada upaya pelemahan Komnas HAM," kata Kepala Divisi KontraS, Feri Kusuma, di acara jumpa pers bertema "Selamatkan Komnas HAM", di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Pelemahan itu, lanjut Feri, dilihat dari menurunnya peran Komnas HAM dari mandat awalnya tersebut. Ada figur yang menurut dia berusaha melemahkan lembaga tersebut.

"Kita tahu kasus pelanggaran HAM berat ini siapa saja yang terlibat dari dulu," ujar Feri.

Feri menyebut, upaya melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM, termasuk melemahkan kerja Komnas HAM.

"Itu melemahkan Komnas HAM, karena Komnas HAM lembaga penyelidikan untuk ke proses hukum, bukan ke lembaga rekonsiliasi," ujar Feri.

Baca: 5 Rekomendasi agar Seleksi Pimpinan Komnas HAM Lebih Baik

Pelemahan Komnas HAM juga terjadi di internal sendiri, di mana pihak Komnas HAM dinilai ada yang berkompromi dengan pemerintah soal pelanggaran HAM.

"Padahal lembaga Komnas HAM ini independen yang tugasnya penyelidikan," ujar Feri.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pelemahan Komnas HAM contohnya dari mangkirnya pelanggar HAM yang dipanggil lembaga tersebut.

"Tapi yang paling terlihat bagaimana melemahkan Komnas HAM dari anggota. Jadi pilih saja anggota yang ngawur-ngawur, maka Komnas HAM akan busuk dengan sendirinya," ujar Asfinawati.

Baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Karenanya, dia berharap pemilihan komisioner Komnas HAM melalui proses yang lebih baik. Agar Komnas HAM bisa kembali menjalani tugas sesuai mandatnya dengan baik.

Sebab, lembaga ini diperlukan untuk penegakan kasus HAM dan mengawasi pemerintahan.

"Komnas HAM diperlukan dan PBB memandatkan adanya lembaga HAM nasional untuk memantau jalannya pemerintahan," ujar Asfinawati.

Kompas TV 60 Calon Komisioner Komnas Ham Lolos Ujian Tertulis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com