Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III Ingatkan Komnas HAM Tak Terus Berpolemik

Kompas.com - 16/05/2017, 13:44 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan agar para Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia tidak terus membuat polemik yang membuat gaduh di masyarakat.

Hal itu ia ungkapkan untuk menanggapi polemik terbaru antara Ketua Komnas HAM Nurkholis dengan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

"Komisioner Komnas HAM periode ini memang enggak kompak," ujar Asrul saat ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).

(baca: Kinerja Buruk, Aktivis Minta Komnas HAM Dievaluasi

Menurut Asrul, jika terus-terusan terjadi konflik internal antarsesama Komisioner, maka jelas akan berpengaruh ke kinerja Komnas HAM.

"Akibatnya kinerja Komnas HAM menjadi rendah," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

MOH NADLIR/KOMPAS.com Anggota DPR Komisi III DPR RI, Arsul Sani Saat Ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).
Asrul berkelakar, konflik tersebut terjadi lantaran semua Komisioner ingin menduduki jabatan Ketua.

"(Jabatan) Ketua jadi tahunan. Saya suka ledekin di Komisi III, ini Ketua kok tahunan. Mungkin banyak yang pengen merasakan mobil dinas Ketua. Candaan saya seperti itu," ujar dia.

"Misal saya tanya Pak Ketua, kok ini begini. Pasti dia jawab, iya kebetulan terjadi sebelum masa kepemimpinan saya," tutup Asrul.

(baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas )

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Nurkholis membantah pernyataan salah seorang komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Pigai mengatakan bahwa ia akan meminta keterangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang berada di luar negeri, ketika itu sedang di Arab Saudi.

Nur kholis mengatakan bahwa pernyataan dan langkah-langkah yang disampaikan Natalius Pigai tersebut adalah pernyataan yang sifatnya pribadi, tidak mewakili Komnas HAM.

(baca: Natalius Pigai Mengaku Siap Hadapi Dewan Etik Komnas HAM

Nantinya, menurut Nurkholis, sidang paripurna Komnas HAM akan merespons dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga harkat, martabat kelembagaan atas pernyataan dan tindakan Natalius Pigai, melalui pembentukan Dewan Etik.

Sementara itu, Pigai membantah bahwa dirinya melanggar kode etik lembaga. Meski demikian, dirinya tak gentar menghadapi proses etik Komnas HAM.

Ia menegaskan, pernyataan itu ia lontarkan karena ingin menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penjaga HAM.

Pigai menuding, sejumlah komisioner Komnas HAM tidak independen karena telah diintervensi penguasa.

Karena itu, ia merasa seperti dikorbankan menjadi tumbal komisioner lainnya dengan disebut bahwa sikapnya bukan cerminan sikap lembaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com