Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Juga Akan Resmikan Rumah Murah bagi Buruh di Depok

Kompas.com - 27/04/2017, 12:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Selain di Tangerang Selatan, Presiden Joko Widodo juga akan meresmikan peletakan batu pertama pembangunan hunian murah di Depok bagi buruh dan pekerja.

"Mungkin minggu depan atau mungkin dua minggu lagi, saya akan meresmikan (pembangunan rumah murah bagi buruh dan pekerja) di Depok," ujar Jokowi dalam acara groundbreaking hunian vertikal murah di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/4/2017).

(Baca: Jokowi Resmikan Pembangunan Hunian bagi Buruh DP 1 Persen)

Berbeda dengan hunian murah di Tangerang Selatan yang berjenis rumah susun sederhana milik (rusunami), hunian bagi buruh dan pekerja yang akan dibangun di Depok berjenis landed house'atau rumah tapak. Harganya pun lebih murah dari rusunami di Tangsel.

Jika rusunami di Tangsel dijual seharga Rp 293 juta per unit, hunian tapak di Depok dapat dibeli buruh dan pekerja hanya dengan harga Rp 112 juta per unit.

"Ada 2.000 unit yang akan dibangun. Kalau ini sangat murah nih, tolong dilihatlah," ujar Jokowi.

(Baca: TKI dan Mantan TKI Bisa Beli Rumah Murah di Madiun)

Jokowi berpesan kepada pengelola supaya benar-benar memperhatikan status pembeli. Jokowi tidak ingin pembeli rumah tersebut bukan dari kelas buruh dan pekerja berpenghasilan rendah.

"Jangan sampai nanti yang membeli orang-orang di luar pekerja," ujar Jokowi.

Jika rusunami di Tangsel serta rumah tapak di Depok tepat sasaran, Jokowi berjanji akan mendorong pembangunan hunian murah lainnya di penjuru Indonesia.

Kompas TV Rumah Murah untuk Semua - Big Bang Show
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com