Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Kemarin, dari Tersangka Baru dan Setnov Bakal Bersaksi di Kasus E-KTP hingga Perlawanan Hemas

Kompas.com - 06/04/2017, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di internal DPD masih menjadi pemberitaan di kanal Nasional Kompas.com.

Mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas terus melakukan perlawanan, meski Oesman Sapta Odang sudah diambil sumpah menjadi Ketua DPD.

Oesman mengucapkan sumpah jabatan didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi Selasa (4/4/2017). Nono Sampono dan Darmayanti Lubis turut diambil sumpah sebagai Wakil Ketua DPD mendamping Oesman.

Hemas masih tak terima dengan pergantian pimpinan lembaga senator ini.

Bahkan hingga kemarin sore Hemas dan Wakil Ketua DPD lainnya, Farouk Muhammad belum menyerahkan fasilitas Pimpinan kepada Nono dan Darmayanti.

Masih dari polemik DPD, isu yang mencuat adalah keputusan Suwadi memandu sumpah jabatan Oesman cs. Sikap MA itu banyak dipertanyakan.

Kemudian, isu lainnya adalah penetapan Miryam S Haryani sebagai tersangka keterangan palsu. Politisi Partai Hanura ini diduga menyampaikan keterangan palsu saat di persidangan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). 

Rabu kemarin diinformasikan pula bahwa pada persidangan keenam kasus e-KTP yang akan dilangsungkan hari ini, Kamis (6/4/2017), KPK akan menghadirkan sembilan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Lalu, kemarin DPR sudah memilih nama-nama tujuh calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.  

Berikut rangkuman berita nasional yang menarik sepanjang Rabu (5/4/2017) kemarin;

1. Perlawanan GKR Hemas

Mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas masih tak rela posisinya digantikan koleganya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Dia menganggap pergantian itu tak wajar.

Istri Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini, hingga kemarin belum menyerahkan fasilitas pimpinan kepada Wakil Ketua DPD yang baru.
Selengkapnya bisa dibaca di sini: GKR Hemas dan Farouk Belum Serahkan Fasilitas Pimpinan DPD

Hemas juga mendesak MA untuk membatalkan pelantikan pimpinan baru DPD.

Informasi perlawanan Hemas lainnya bisa dibaca di artikel-artikel ini:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com