Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Kemarin, dari Tersangka Baru dan Setnov Bakal Bersaksi di Kasus E-KTP hingga Perlawanan Hemas

Kompas.com - 06/04/2017, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik di internal DPD masih menjadi pemberitaan di kanal Nasional Kompas.com.

Mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas terus melakukan perlawanan, meski Oesman Sapta Odang sudah diambil sumpah menjadi Ketua DPD.

Oesman mengucapkan sumpah jabatan didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi Selasa (4/4/2017). Nono Sampono dan Darmayanti Lubis turut diambil sumpah sebagai Wakil Ketua DPD mendamping Oesman.

Hemas masih tak terima dengan pergantian pimpinan lembaga senator ini.

Bahkan hingga kemarin sore Hemas dan Wakil Ketua DPD lainnya, Farouk Muhammad belum menyerahkan fasilitas Pimpinan kepada Nono dan Darmayanti.

Masih dari polemik DPD, isu yang mencuat adalah keputusan Suwadi memandu sumpah jabatan Oesman cs. Sikap MA itu banyak dipertanyakan.

Kemudian, isu lainnya adalah penetapan Miryam S Haryani sebagai tersangka keterangan palsu. Politisi Partai Hanura ini diduga menyampaikan keterangan palsu saat di persidangan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). 

Rabu kemarin diinformasikan pula bahwa pada persidangan keenam kasus e-KTP yang akan dilangsungkan hari ini, Kamis (6/4/2017), KPK akan menghadirkan sembilan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 

Lalu, kemarin DPR sudah memilih nama-nama tujuh calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.  

Berikut rangkuman berita nasional yang menarik sepanjang Rabu (5/4/2017) kemarin;

1. Perlawanan GKR Hemas

Mantan Wakil Ketua DPD GKR Hemas masih tak rela posisinya digantikan koleganya, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Dia menganggap pergantian itu tak wajar.

Istri Sultan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X ini, hingga kemarin belum menyerahkan fasilitas pimpinan kepada Wakil Ketua DPD yang baru.
Selengkapnya bisa dibaca di sini: GKR Hemas dan Farouk Belum Serahkan Fasilitas Pimpinan DPD

Hemas juga mendesak MA untuk membatalkan pelantikan pimpinan baru DPD.

Informasi perlawanan Hemas lainnya bisa dibaca di artikel-artikel ini:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com