Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berita Kemarin, dari Tersangka Baru dan Setnov Bakal Bersaksi di Kasus E-KTP hingga Perlawanan Hemas

Kompas.com - 06/04/2017, 06:00 WIB

Hemas Desak MA Segera Batalkan Pelantikan Pimpinan Baru DPD
GKR Hemas: Pimpinan Sah DPD Direbut Di Luar Batas Nalar Politik dan Hukum
Hemas Tak Tahu Manuver Timses Oesman Sapta untuk Jadi Pimpinan DPD

 

2. Keputusan MA dipertanyakan

MA mengeluarkan putusan membatalkan tata tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017. Tatib itu menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD dibatasi jadi hanya 2,5 tahun.

Artinya, pembatalan itu mengembalikan masa jabatan Pimpinan DPD menjadi lima tahun.

Prosesi pergantian Pimpinan DPD masih mengacu pada tata tertib yang sudah dibatalkan MA.

Namun, MA melalui Wakil Ketua Suwadi tetap mendampingi Oesman Sapta Odang dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis untuk mengucap sumpah jabatan Pimpinan DPD.

Sikap MA itu dipertanyakan oleh sejumlah pihak. MA pun sudah menjelaskan alasan mengapa pengambilan sumpah jabatan tetap digelar. Seperti pada berita ini: Lantik Pimpinan DPD, MA Beralasan Tunduk pada Hukum dan ini Ini Alasan MA Memandu Sumpah Jabatan Pimpinan Baru DPD

Pendapat banyak pihak terkait keputusan MA ini bisa dibaca di sini: 

Fahri Minta MA Jelaskan Alasan Pengambilan Sumpah Pimpinan Baru DPD
Farouk Sebut Ada Pertemuan Loyalis Oesman Sapta dan Wakil Ketua MA
Langgar Putusan soal Kursi Pimpinan DPD, Kredibilitas MA Dinilai Hancur
Komisi III Akan Tanya MA soal Polemik Pimpinan DPD
Gede Pasek Suardika Tak Membantah Bertemu Wakil Ketua MA

3. Miryam S Haryani Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan anggota Komisi II DPR Miryam S Haryani sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Miryam diduga memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan e-KTP.

"KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka yaitu MSH (Miryam S Haryani) dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi e-KTP. Sprindik (surat perintah penyidikan) ditandatangani hari ini," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Informasi selengkapnya bisa dibaca artikel-artikel berikut:

KPK Tertapkan Miryam S Haryani Tersangka Keterangan Palsu Kasus E-KTP
Kasus E-KTP, Elza Syarief Akui Miryam S Haryani Mendapat Tekanan
Diperiksa KPK, Elza Syarief Jelaskan Pertemuan dengan Miryam S Haryani

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com