Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seorang Petani Kendeng Meninggal Dunia, Ini Respons Jokowi

Kompas.com - 21/03/2017, 14:48 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mendengar kabar meninggalnya petani perempuan dari pegunungan Kendeng, Patmi (48).

Patmi meninggal karena serangan jantung setelah satu minggu terakhir ikut melakukan aksi mengecor kaki di seberang Istana Merdeka, Jakarta.

"Tadi Pak Presiden sudah minta kami untuk mengurus kepulangannya, tadi sudah diurus," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, di Kompleks Istana, Selasa (21/3/2017).

(baca: Kena Serangan Jantung, Seorang Petani Kendeng Meninggal Dunia)

Teten mengucapkan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Patmi. Menurut Teten, santunan dari pemerintah juga akan diberikan untuk meringankan beban keluarga Patmi.

"Nanti diberikan santunan juga ya," ucap Teten.

Teten berharap aksi mengecor kaki bisa dihentikan setelah kejadian ini. Ia mengatakan, masyarakat bisa menyampaikan aspirasi tanpa harus membahayakan diri sendiri.

"Walaupun ini jantung ya, kemungkinan juga faktor capek," ucap Teten.

(baca: Seorang Petani Meninggal Dunia, Aksi Cor Kaki di Depan Istana Ditunda)

Sobirin, salah satu pendamping petani Kendeng dari Yayasan Desantara sebelumnya mengatakan, Patmi asal Pati meninggal akibat serangan jantung dalam perjalanan dari kantor LBH Jakarta menuju rumah sakit St. Carolus.

Rencananya, aksi unjuk rasa para petani Kendeng akan kembali digelar pada hari ini pukul 13.00 WIB. Rencana itu kemudian dibatalkan setelah wafatnya Patmi.

"Aksi hari ini ditunda karena masih dalam masa berduka," ujar Sobirin, salah satu pendamping petani Kendeng dari Yayasan Desantara, saat ditemui di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/3/2017).

Patmi dan puluhan petani kendeng serta aktivis lingkungan menuntut Jokowi mencabut izin baru yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk PT Semen Indonesia.

Sebab, dengan izin tersebut, kegiatan penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan dan bisa merusak lingkungan.

Izin tersebut juga dinilai melangkahi janji yang sudah disampaikan Jokowi ke petani pada Agustus 2016 lalu.

Saat itu, Jokowi berjanji tidak ada aktivitas penambangan yang dilakukan hingga Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan pemerintah selesai dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com