Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Putaran Kedua Pilkada DKI, PDI-P Harap Penyelenggara Pemilu Netral

Kompas.com - 06/03/2017, 18:48 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Jakarta dapat bersikap netral pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Pilkada DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang melangsungkan putaran kedua pada pilkada serentak 2017.

"Menjalankan secara langsung pemilu yang umum bebas, rahasia, demokratis, jujur dan adil ini tanggung jawab dari KPUD. Sehingga Bawaslu juga kami harapkan melakukan pengawasan," kata Hasto di DPP Nasdem, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Hasto menyoroti banyaknya masyarakat yang tidak dapat mengunakan hak pilih pada putaran pertama pada Rabu (15/2/2017).

Menurut Hasto, banyak pendukung Ahok-Djarot yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak politik.

"Banyak pendukung kami yang tidak bisa memilih pukul 13.00 WIB secara serentak. Meskipun banyak antrean, di TPS kemudian ditutup. Padahal begitu banyak antrean yang terjadi," ucap Hasto.

Hasto menuturkan, terdapat persepsi di masyarakat mengenai adanya ketidaknetralan KPUD DKI Jakarta.

Hal itu terlihat dari perbedaan jumlah pemilih yang menggunakan kartu identitas atau surat keterangan dengan surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta.

(Baca juga: Ketua KPUD DKI: Warga yang Mengaku Tak Masuk DPT, Ternyata Terdaftar)

Jumlah pemilih yang menggunakan surat keterangan dan kartu identitas sebanyak 237.003 orang. Sedangkan terdapat 84.591 surat keterangan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.

"Ada surat keterangan yang berbeda antara data kependudukan dengan data yang tercatat di dalam hasil rekapitulasi suara dan itu di atas 8.000. Tentu saja itu hasil catatan serius. Kami berikan kepercayaan KPUD agar menepes persepsi negatif ," ujar Hasto.

Kompas TV Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah adanya salah paham antara dirinya dengan pihak KPUD, saat rapat pleno penetapan pilkada Jakarta putaran kedua. Djarot mengaku dirinya datang lebih awal dari undangan yang dijadwalkan oleh KPU DKI Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar Rupiah

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com