Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi "Quick Count", KPU Minta Masyarakat Tunggu Rekap KPUD

Kompas.com - 15/02/2017, 19:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan penghitungan cepat atau quick count. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil penghitungan KPU Daerah masing-masing.

Imbauan ini disampaikan KPU guna memberikan kepastian hasil perolehan suara pasangan calon yang bersaing dan menghindari kebingungan.

"Masyarakat harus tahu yang harus ditunggu dan dijadikan hasil sah dan patokan semua pihak itu adalah yang ditetapkan manual oleh KPU provinsi maupun kabupaten/kota. Kita tunggu saja sesuai jadwal, KPU punya kapan direkap di kecamatan, di kabupaten/kota, dan provinsi," kata Juri di kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017).

Menurut Juri, penghitungan cepat oleh sejumlah lembaga tidak bisa dijadikan patokan yang valid meskipun masing-masing lembaga juga menyebutkan hasil penghitungan sudah lebih dari 50 persen rampung.

"Karena itu, hanya beberapa TPS dengan menggunakan metode ilmiah mereka mampu memotret," kata Juri.

Menurut Juri, saat ini pihaknya masih memasukkan hasil perolehan suara yang tercatat di formulir C1. Nantinya, masyarakat juga bisa melihat melalui situs hitung (situng) di laman www.kpu.go.id.

"Walaupun tidak secepat quick count diumumkan hasil KPU karena karus bertingkat bertahap, tetapi setiap tingkat masyarakat bisa melihat dan menghitung dan menjumlah dan mengalkulasi," kata dia.

Secara serentak pemilihan kepala daerah dilaksanakan di 101 daerah. Rinciannya, tujuh provinsi akan menggelar pilgub, serta 18 kota dan 76 kabupaten.

Kompas TV Sebanyak 250 personel Brimob Polda Kalimantan Timur tiba di Gorontalo. Pasukan ini akan menjadi satuan pemukul jika terjadi kekacauan saat pilkada serentak berlangsung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com