Ketua Komisi II: Jangan Bikin Makin Panas Usul Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali, berharap usulan hak angket yang diajukan empat fraksi terkait status Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI, tidak diterima di Rapat Paripurna DPR.

Sebab, menurut Amali, masih ada mekanisme yang bisa ditempuh oleh DPR jika hendak mengetahui alasan pemerintah tak memberhentikan sementara Ahok dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.

"Hak angket ini kan harus ada pengaruhnya untuk nasional. Kalau ini kan soal pilkada di 101 daerah saja. Lagipula bisa kami tanyakan saat rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 nanti. Jangan sering-sering hak angket lah," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

(baca: Mendagri Tak Akan Ubah Keputusannya soal Status Ahok)

Ia berharap DPR memberi kesempatan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjelaskan terlebih dahulu maksudnya tak memberhentikan Ahok dalam rapat nanti.

Sebab, menurut Amali, hak angket berkonotasi ke arah pemakzukan presiden. Dalam situasi pilkada yang sudah panas ini, munculnya hak angket justru semakin memperburuk situasi politik Indonesia.

Hal itu, kata dia, nantinya berpotensi mengancam stabilitas perekonomian Indonesia yang saat ini mulai stabil.

"Jangan dibikin makin panas lah. Kasihan kita, kasihan ekonomi kan, kita ini bersyukur di tengah kelesuan ekonomi dunia. Di dalam ribut, berantem. Kalau enggak ada dampak ekonomi aja sih biarkan saja. Tapi kalau berdampak kenapa diteruskan," lanjut politisi Partai Golkar itu.

(baca: Mendagri Khawatir Digugat jika Berhentikan Ahok)

Usulan hak angket muncul setelah Ahok kembali menjabat sebagai Gubernur DKI seusai selesai masa cuti kampanye.

Setelah diprotes, Mendagri kemudian melayangkan permintaan penerbitan fatwa kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa seyogianya hal itu tidak memerlukan fatwa MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

(baca: Fraksi Pemerintah Tolak Hak Angket Status Ahok)

Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.