Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Kapal Pencuri Ikan Berbendera Vietnam Kembali Ditangkap di Natuna

Kompas.com - 10/02/2017, 21:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Personel TNI dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap lima kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara.

Kepala Dinas Penerangan Koarmabar Mayor Laut Budi Amin menjelaskan, awalnya, personel tengah berpatroli di perairan Natuna menggunakan Kapal Perang Indonesia (KRI) Oswald Siahaan-354.

"Radar KRI Oswald kemudian mendeteksi ada obyek bergerak di sekitaran perairan," ujar Budi melalui pesan singkat, Jumat (10/2/2017).

Tim kemudian meneropong ke arah titik yang terdapat pada radar. Tim menemukan sejumlah kapal ikan.

"KRI Oswald kemudian menurunkan beberapa combat boat serta mengejar kapal-kapal itu. Tim berhasil mengamankan lima kapal ikan berbendera asing," ujar Budi.

Kapal pertama yang ditangkap yakni BV-4771-TS berbobot 50 GT. Kapal itu dinahkodai seorang warga Vietnam bernama Ngguyen Van Nham dengan sembilan orang anak buah kapal.

Kapal kedua, yakni BV-0926-TS berbobot 50 GT. Kapal itu dinahkodai oleh seorang warga Vietnam bernama Phan Lai dengan tiga orang anak buah kapal.

Sementara, kapal ketiga hingga kelima yakni BV-92527-TS, BV-92394-TS dan BV-4768-TS yang masing-masing juga berbobot 50 GT. Sebanyak 15 anak buah kapal berada di tiga kapal itu.

"Ada satu kapal yang bermuatan penuh ikan. Jenis ikannya campuran," ujar Budi.

Berdasarkan pemeriksaan, kelima kapal asing itu tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah sehingga mereka dinyatakan melanggar penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Mereka kemudian dibawa ke daratan untuk menjalani penyidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com