Politisi PPP: Seolah Semua Lembaga Tidak Bersih dan Tidak Beres

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menilai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan hakim konstitusi adalah kejadian yang menampar lembaga negara lainnya.

"Tentu merupakan tamparan buat semua lembaga negara, tidak hanya MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Meski hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi dampaknya akan terbawa secara lembaga. Setiap ada kasus di ruang publik, kata Arsul, kerap ada generalisasi yang juga berdampak bagi lembaga-lembaga negara lainnya.

(Baca: MK Minta Presiden Berhentikan Hakim Konstitusi yang Ditangkap KPK)

"Seolah semua lembaga tidak bersih atau tidak beres. Perbuatan pidana apa pun tidak ada perbuatan pidana berdasarkan kesepakatan semua pejabat utama di lembaga yang bersangkutan," kata Sekretaris Jenderal PPP itu.

Jika hakim konstitusi itu terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap, maka tak menutup kemungkinan akan ada pemberatan hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan statusnya yang seorang pejabat negara, bahkan pengadil.

"Kalau kita lihat di R-KUHP. Memang salah satu hal yang bisa dipergunakan oleh hakim untuk menjatuhkan vonis yang lebih berat atau pemberatan hukuman antara lain kalau pelakunya adalah pejabat negara," ucapnya.

KPK menggelar operasi tangkap tangan pada Rabu (25/1/2017) dan menangkap seorang hakim yang bertugas di MK.

(Baca: MK Minta Maaf soal Kabar Penangkapan Kasus Suap Hakim Konstitusi)

"Benar, informasi sudah kami terima terkait adanya OTT yang dilakukan KPK di Jakarta," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi, Kamis.

Menurut Agus, ada sejumlah pihak yang diamankan saat ini. Penangkapan tersebut terkait dengan lembaga penegak hukum. Berdasarkan informasi yang diperoleh, salah satu hakim menerima suap terkait uji materi di MK.

"Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan pada hari ini," kata Agus.