KPK Apresiasi Lembaga-lembaga yang Kerja Sama Ungkap Suap Pengadaan Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif berterima kasih atas kerja sama lembaga antikorupsi Inggris atau Serious Fraud Office (SFO) dan lembaga antikorupsi di Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut membuat KPK bisa mengusut dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat melibatkan Rolls Royce PLC pada PT Garuda lndonesia (Persero) Tbk.

Laode mengungkapkan, kerja sama antarlembaga antikorupsi itu berlangsung cukup singkat.

Selama enam bulan, tiga lembaga antikorupsi berhasil mengungkap kasus dugaan suap terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dalam rentang waktu sembilan tahun sejak 2005 hingga 2014 untuk pesawat airbus A330.

"Bisa juga dikatakan cepat, selama enam bulan. Tapi semua informasi dan bukti yang diminta KPK kepada SFO dan CPIB itu betul-betul diberikan karena mereka percaya terhadap KPK, jadi kami berterima kasih," kata Laode di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Laode juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta lembaga sejenis di Singapura.

Kedua lembaga itu membantu melacak transaksi keuangan.

"Di Singapura termasuk penerimaan uang," ujar Laode.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Direktur Utama PT Garuda indonesia (Persero) periode 2005-2014, Emirsyah Satar, dan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo.

Emirsyah diduga menerima suap dari Soetikno dalam bentuk uang dan barang. Suap dalam bentuk uang terdiri dari 1,2 juta euro dan 180.000 dollar Amerika atau setara dengan Rp 20 miliar.

Untuk suap dalam bentuk barang, Emirsyah diduga menerima sesuatu senilai 2 juta dollar Amerika yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Emirsyah Satar dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, SS dipersangkakan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atas Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.