Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu Didesak Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di DPR dilakukan secara terbuka dan mengedepankan partisipasi publik.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa mengatakan, pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU sangat perlu agar UU yang dihasilkan berkualitas.

Mengingat, untuk menghadapi pemilu serentak 2019 banyak isu dan persoalan yang harus dituntaskan, sementara di sisi lain waktu pembahasan sangat singkat.

(Baca: RUU Pemilu Ditargetkan Selesai Akhir April 2017)

"Koalisi masyarakat sipil berkomitmen akan mengawal proses pembahasan hingga tuntas. Kami juga akan memberikan masukan dan rekomendasi dari banyak isu yang akan dibahas," ujar Khoirunnisa saat memberikan keterangan pers di kawasan sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Khoirunnisa menuturkan, RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan fondasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.

Merujuk ketentuan dalam RUU tersebut, tahapan pemilu selambat-lambatnya dimulai 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Artinya tahapan Pemilu 2019 harus sudah dimulai Juni 2017, dengan asumsi pemungutan suara dilakukan pada April 2019.

Oleh sebab itu, pembuat undang-undang harus menemukan cara jitu dan skala prioritas agar pembahasan RUU Penyelenggaraan pemilu tepat waktu.

Salah satunya, kata Khoirunnisa, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil saat pembahasan.

"Keharusan untuk menyelesaikan RUU secara cepat tentu tidak menjadi alasan hasil RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi cacat substansi," ungkapnya.

(Baca: Di RUU Pemilu, MA Berwenang Batalkan Capres yang Lakukan Politik Uang)

Pada kesempatan yang sama Direktur Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philip J. Vermonte mengatakan, pembahasan RUU yang terbuka dan partisipatif merupakan legitimasi dari hasil pemilu 2019.

Dengan demikian, keterlibatan publik menjadi sangat penting. Philip juga menegaskan bahwa koalisi masyarakat sipil bersedia bekerjasama dengan DPR untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"Kami akan mengawal proses pembahasan RUU. Artinya kami bersedia bekerja sama dengan pihak-pihak di DPR," ujar Philip.