Fahri Hamzah: Putusan PN Jaksel Hadiah bagi Kader-kader PKS

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, terlihat semringah setelah gugatannya dimenangkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Fahri menggugat DPP PKS atas pemecatan dirinya dari perangkat partai.

"Saya menganggap ini sebagai suatu keputusan yang menjadi hadiah bagi kader-kader PKS yang ada di seluruh Indonesia," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2016).

Putusan tersebut memerintahkan kepada pihak tergugat untuk mencabut semua keputusan yang pernah dibuat terkait Fahri.

Keputusan partai itu, di antaranya, pemberhentian Fahri sebagai anggota partai, anggota DPR, dan pimpinan DPR.

Selain itu, kata Fahri, putusan tersebut juga membuat semua pihak tidak bisa menggesernya dari posisi sekarang.

(Baca: Fahri Hamzah Menang di PN Jaksel, Hakim Putuskan Pemecatan oleh PKS Tak Sah)

Selanjutnya, ia berencana berkirim surat kepada Majelis Syuro PKS untuk menyampaikan secara langsung putusan pengadilan tersebut agar ke depannya dilakukan evaluasi terhadap perjalanan partai selama setahun terakhir serta struktur partai saat ini.

"Agar mereka yang secara legitimate dipilih oleh kader juga memikirkan dan mengevaluasi tentang perjalanan partai selama setahun ini karena penuh sekali dengan tindakan tidak produktif yang tidak mencerminkan watak asli PKS," ujar Fahri.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS dalam Nomor Perkara 214/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL.

"Semua putusan dari DPP PKS dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Itu terkait pemberhentian Fahri dari keanggotaan DPR, partai PKS, dan statusnya sebagai Wakil Ketua DPR," kata Humas PN Jaksel Made Sutrisna melalui pesan singkat, Rabu.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim memerintahkan tergugat agar membayar ganti rugi imateriil sebesar Rp 30 miliar dari total tuntutan ganti rugi sebesar Rp 500 miliar.

Fahri sebelumnya menggugat sejumlah nama yang merupakan unsur pimpinan PKS.

Tergugat pertama adalah Dewan Pengurus Pusat PKS, secara khusus Mohamad Sohibul Iman selaku Presiden PKS.

Tergugat kedua adalah Hidayat Nur Wahid, Surrahman Hidayat, Mohamad Sohibul Iman, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih.

Masing-masing merupakan ketua dan anggota Majelis Tahkim PKS.

Fahri meminta pengadilan untuk memutuskan beberapa hal, antara lain menyatakan tergugat I, II, dan III melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan semua keputusan tergugat II dan III terkait proses pemeriksaan, dan persidangan serta putusan pemberhentian kepada penggugat sebagai keputusan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Fahri juga meminta pengadilan menyatakan keputusan tergugat I Nomor 463/SKEP/DPPPKS/1437 tanggal 1 April 2016 tentang pemberhentian Fahri Hamzah dari anggota PKS sebagai keputusan yang tidak sah atau batal demi hukum.

Terakhir, Fahri meminta pengadilan memerintahkan tergugat I, II, dan III untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan penggugat, serta menghukum para tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini.