Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Instruksi Jokowi untuk Tingkatkan Akses Perbankan di Masyarakat

Kompas.com - 18/11/2016, 12:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, meski Indonesia sudah menjadi negara besar secara ekonomi, tapi indeks keuangan inklusif masih di tingkat 36 persen berdasarkan data 2014.

Data itu menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan perbankan.

"Masih banyak yang belum punya tabungan, masih banyak yang belum dapat akses pinjaman bank," kata Jokowi saat membuka Peluncuran Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Jokowi mengatakan, pemerintah memiliki target yang cukup ambisius pada 2019, yakni menaikkan indeks keuangan inklusif hingga mencapai 75 persen.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk melakukan sejumlah hal demi meningkatkan kepemilikan tabungan di masyarakat.

Pertama, Jokowi meminta agar bantuan sosial di setiap daerah kini disalurkan melalui perbankan.

"Karena ini jumlah yang besar. Kalau semua gubernur, bupati, wali kota melalukan ini, akan melonjakkan jumlah yang ditentukan," kata Jokowi.

Kedua, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menarik minat petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha mikro untuk memiliki produk perbankan.

Jokowi mengatakan, dari program pengampunan pajak atau tax amnesty diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bawah kasur.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti hal yang berkaitan dengan agunan. Ia mengaku sudah memerintah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil agar sertifikasi lahan ditingkatkan.

Dengan begitu, masyarakat yang memiliki sertifikat bisa menggunakannya untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha.

"Tanpa agunan jangan harap akan ada lonjakan ke 75 persen tercapai," kata dia.

Menurut Jokowi, meninkatkan keuangan inklusi penting untuk perjuangan melawan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Semakin banyak rakyat yang mendapat akses perbankan, akan makin banyak pula masyarakat yang hidupnya lebih teratur karena pengaturan keuangan mereka yang lebih baik.

"Mereka bisa berhemat, siap menghadapi kebutuhan masa depan, dan lebih cepat dapat pinjaman modal usaha tanpa harus ke rentenir," ucap Jokowi.

Kompas TV Dirjen Pajak Terus "Blusukan" Ajak Ikut Amnesti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com