Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi XI: Kita Harus Cegah Perbankan Jadi Lembaga Rentenir

Kompas.com - 01/11/2016, 14:36 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menilai perlu adanya kontribusi dari Perbankan untuk menekan dan memerangi biaya ekonomi yang tinggi.

Salah satunya dengan menurunkan biaya administrasi transaksi untuk nasabah bank.

Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi Presiden Jokowi yang mengeluhkan tingginya biaya administrasi rekening tabungan di bank.

"Kita harus mencegah perbankan bermetamorfosa menjadi lembaga rentenir. Artinya menjadi institusi penyedot daya beli dan melembagakan kemiskinan di lapisan masyarakat bawah," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Selasa (1/11/2016).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menyatakan, biaya administrasi yang tinggi menggerogoti tabungan masyarakat.

Bahkan, kata Hendrawan, masih ada hal lain yang dirasa menyedot dana tabungan, yakni biaya transfer.

Hal itu menurutnya disebabkan tidak efisiennya sistem pembayaran yang digunakan oleh perbankan di Indonesia.

Ditambah lagi menurut Hendrawan, saat ini selisih biaya tabungan dengan bunga kredit masih tinggi.

Ini, kata dia, juga merugikan masyarakat. "Ini bunga tabungan sangat rendah dan selalu jadi sumber dana mudah, kalau begini terus ini merugikan masyarakat," lanjut Hendrawan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo "menyentil" pihak bank yang menerapkan biaya administrasi tinggi kepada nasabahnya.

Jokowi menilai, biaya administrasi yang tinggi ini membuat banyak masyarakat tidak mau menabung di bank.

(Baca: Jokowi "Sentil" Pimpinan Bank yang Terapkan Biaya Administrasi Tinggi)

Jokowi mengatakan, biaya administrasi harusnya bisa diperkecil seminim mungkin untuk produk tabungan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum.

Sebab, biasanya masyarakat menyimpan uangnya di tabungan tidak dalam jumlah yang banyak.

"Kadang-kadang kalau tabungan kita kecil kita tidak isi lagi tahu-tahu tabungan kita habis karena tergerus oleh biaya perbankan. Jadi ini tolong khusus yang tabungan," ucap Jokowi.

Kompas TV Jokowi Minta Bank Turunkan Biaya Rekening
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com