Fadli Zon Pertanyakan Pelanggaran Etika yang Dituduhkan Kepadanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan tidak melakukan pelanggaran kode etik anggota dewan saat ikut dalam aksi demonstrasi 4 November 2016 lalu.

"Tidak melakukan pelanggaran (kode etik anggota dewan), konstitusi, etika, dan undang-undang. Tidak ada sama sekali. Etika yang mana dilanggar?" kata Fadli, di sela acara Kongres Nasional I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Fadli kembali menegaskan kedatangannya saat aksi unjuk rasa pekan lalu dikarenakan adanya undangan yang ditujukan kepada dirinya. Sebaliknya, lanjut dia, jika tidak datang ke dalam aksi unjuk rasa, Fadli merasa melanggar etika.

"Itu yang melanggar etika itu, diundang kita tidak datang. Itu melanggar etika," ucap Fadli.

Selain Fadli, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga dianggap melanggar kode etik. Fadli dan Fahri dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Koordinator Tim Kuasa Hukum Komite Penegakan Pro Justisia (KPPJ) sebagai pihak pelapor, Finsen Mendrofa, mengatakan, keduanya dianggap memanaskan suasana.

"Sebagai anggota DPR wajib berada di atas semua golongan. Harus menjaga diri supaya tidak mencederai institusi DPR atau lembaga tinggi negara," ujar Finsen, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

"Dalam UU MD3 juga dikatakan bahwa setiap anggota DPR wajib memelihara kerukunan nasional, bukan justru memanas-manaskan. Kami duga itu memanas-manaskan," lanjut dia.

(Baca: Pasca-demo 4 November, Fadli Zon Bikin Puisi "Tak Pernah Terbayang")

Pelapor juga menganggap orasi Fahri Hamzah pada saat aksi tersebut mengandung unsur penghasutan kepada massa dengan beberapa kata yang mengandung unsur makar.

Fadli dan Fahri diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan (4) serta Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR.

Adapun demo 4 November digelar sejumlah organisasi masyarakat untuk menuntut dilakukannya proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap menistakan agama.