Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibas Bantah SBY Jadi Dalang Demo 4 November, Ini Tanggapan Wiranto

Kompas.com - 08/11/2016, 21:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto merasa pemerintah tidak pernah menyebut identitas aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa pada 4 November 2016 lalu.

Jika ada pihak-pihak yang merasa dituduh menjadi dalang aksi unjuk rasa berujung rusuh itu, Wiranto tidak mau mempersoalkannya.

"Kalau merasa ya terserah saja. Itu urusan masing-masing ya," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (8/11/2016) petang.

Wiranto mengatakan, pada saat unjuk rasa, sejumlah politisi memang hadir.

"Anda sendiri lihat kan. Memang ada tokoh-tokoh politik yang masuk ke dalam arena demonstrasi itu. Ya itu sudah terjawab," ujar dia.

(Baca: Wiranto: Ada Tokoh Politik Masuk Arena Demonstrasi, Itu Sudah Terjawab)

Wiranto menolak jika pernyataannya tersebut disebut menuduh pihak-pihak tertentu.

"Kita enggak bisa tuduh-menuduh. Terjemahannya bagaimana ya? Itu kembali lagi, tidak usah tuduh-menuduh," ujar dia.

Pernyataan Wiranto ini menyusul pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.

Pria yang akrab disapa Ibas itu membantah isu bahwa sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono, berada di belakang aksi unjuk rasa 4 November 2016.

(Baca: SBY Dicurigai di Balik Unjuk Rasa 4 November, Ini Kata Ibas)

Menurut Ibas, pasca-reformasi, penyampaian pendapat di Indonesia lebih baik, demokratis, dan semakin dewasa.

Oleh karena itu, ia meminta tidak ada pihak yang mencederai kebebasan berekspresi rakyat Indonesia dengan komentar-komentar seolah-olah ada yang mengatur demokrasi.

Komentar semacam itu, menurut Ibas, justru membingungkan rakyat. (Baca juga: Ani Yudhoyono: Tuduhan SBY Danai Demo 4 November Fitnah yang Keji)

Kompas TV SBY: Jangan Asal Tuduh Siapa Penggerak Demo 4 November
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com