Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Jokowi Temui Polisi yang Amankan Demo 4 November

Kompas.com - 08/11/2016, 08:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bertemu prajurit TNI pada Senin (7/11/2016), Presiden Joko Widodo menemui jajaran perwira hingga bintara Polri pada Selasa (8/11/2016) pagi.

Presiden akan memberikan pengarahan kepada jajaran kepala Polda se-Indonesia, jajaran pejabat utama Polri dan kepala regu dan pleton Polri.

"Khusus yang Danru dan Danton, itu adalah yang bertugas pada demonstrasi 4 November kemarin," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto, Selasa pagi.

(baca: Ketum PBNU: Percayakan Kasus Ahok ke Penyidik)

Acara pengarahan tersebut dilaksanakan di Gedung Aula PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya, acara itu digelar pukul 08.30 WIB.

Pantauan Kompas.com, sejumlah Kapolda sudah masuk ke aula sejak sekitar 07.30 WIB. Pejabat Utama Polri bahkan hadir lebih awal.

Para perwira tampak menduduki kursi baris depan. Sementara Danru dan Danton menempati kursi baris tengah dan belakang.

(Baca: Polri: Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Langgar Hukum)

Meski dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB, hingga pukul 08.38 WIB belum dimulai. Namun, Presiden Jokowi sudah hadir di Kompleks PTIK dan terlebih dahulu masuk ke Gedung Rektorat.

Presiden Jokowi sebelumnya mendadak menggelar apel militer di Kompleks TNIAngkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin siang.

(baca: Gelar Apel, Jokowi Ucapkan Terima Kasih kepada Tentara yang Amankan Demo 4 November)

 

Hadir sebagai peserta apel, sebanyak 2.185 personel TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

Mereka adalah personel yang mengamankan aksi unjuk rasa pada Jumat di kawasan Istana.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertindak selaku pemimpin apel tersebut.

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para prajurit yang telah mengawal aksi unjuk rasa itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com