Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Giliran Jokowi Temui Polisi yang Amankan Demo 4 November

Kompas.com - 08/11/2016, 08:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bertemu prajurit TNI pada Senin (7/11/2016), Presiden Joko Widodo menemui jajaran perwira hingga bintara Polri pada Selasa (8/11/2016) pagi.

Presiden akan memberikan pengarahan kepada jajaran kepala Polda se-Indonesia, jajaran pejabat utama Polri dan kepala regu dan pleton Polri.

"Khusus yang Danru dan Danton, itu adalah yang bertugas pada demonstrasi 4 November kemarin," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto, Selasa pagi.

(baca: Ketum PBNU: Percayakan Kasus Ahok ke Penyidik)

Acara pengarahan tersebut dilaksanakan di Gedung Aula PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya, acara itu digelar pukul 08.30 WIB.

Pantauan Kompas.com, sejumlah Kapolda sudah masuk ke aula sejak sekitar 07.30 WIB. Pejabat Utama Polri bahkan hadir lebih awal.

Para perwira tampak menduduki kursi baris depan. Sementara Danru dan Danton menempati kursi baris tengah dan belakang.

(Baca: Polri: Gelar Perkara Terbuka Kasus Ahok Tak Langgar Hukum)

Meski dijadwalkan dimulai pukul 08.30 WIB, hingga pukul 08.38 WIB belum dimulai. Namun, Presiden Jokowi sudah hadir di Kompleks PTIK dan terlebih dahulu masuk ke Gedung Rektorat.

Presiden Jokowi sebelumnya mendadak menggelar apel militer di Kompleks TNIAngkatan Darat, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin siang.

(baca: Gelar Apel, Jokowi Ucapkan Terima Kasih kepada Tentara yang Amankan Demo 4 November)

 

Hadir sebagai peserta apel, sebanyak 2.185 personel TNI dari tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.

Mereka adalah personel yang mengamankan aksi unjuk rasa pada Jumat di kawasan Istana.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bertindak selaku pemimpin apel tersebut.

Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para prajurit yang telah mengawal aksi unjuk rasa itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com