Jokowi Tak di Istana, Negosiasi Pemerintah dan Demonstran Alot

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara perwakilan demonstran di sekitar Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan pemerintah hingga Jumat (4/11/2016) sore, belum terlaksana. Negosiasi di antara kedua pihak masih alot.

Pantauan Kompas.com, sekitar pukul 15.30 WIB, sejumlah perwakilan demonstran masuk ke Istana melalui pintu Istana Merdeka.

Mereka disambut Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

(baca: Jokowi "Blusukan" ke Bandara Soekarno-Hatta)

Perwakilan resmi demonstran menyampaikan keinginan untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan tuntutan.

Namun, Wiranto mengatakan bahwa Presiden sedang blusukan ke proyek infrastruktur sehingga tidak dapat menemui perwakilan demonstran.

Wiranto juga mengatakan bahwa dirinyalah yang ditunjuk Presiden untuk menemui demonstran.

(baca: Jokowi Tugaskan Pratikno dan Wiranto Terima Perwakilan Pendemo)

Perwakilan demonstran kembali ke massa aksi untuk menyampaikan kondisi itu.

Sekitar pukul 16.15 WIB, perwakilan demonstran kembali menemui Wiranto dan menyampaikan bahwa massa tetap ingin bertemu Presiden Jokowi.

"Jadi masih tinggi negosiasinya," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Istana.

Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, saat ini dikabarkan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Belum diketahui apa keputusan selanjutnya.

Sementara itu, salah satu utusan resmi demonstran Bachtiar Nasir mengatakan, ia akan coba bertanya lagi kepada massa apakah tidak masalah jika pertemuan dengan pemerintah hanya diwakili Menko Polhukam saja.

"Saya tidak sembunyi-sembunyi ya dalam bertanya. Semua mendengar tadi, tidak mau jika tidak bertemu Presiden. Jadi kalau seperti sekarang kondisinya saya mesti tanya lagi," ujar dia.

Nasir menyayangkan Presiden yang tidak mau menemui perwakilan demonstran. Dia yakin rencana unjuk rasa dalam menuntut proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara dugaan penodaan agama itu sudah diketahui Presiden sejak lama.

"Kami yakin Presiden tahu (ada unjuk rasa). Tidak mungkin Presiden tidak tahu," ujar Nasir.