Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Kalau Dipecat SBY, Aku Independen seperti Ahok

Kompas.com - 28/10/2016, 16:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menegaskan dirinya ingin tetap di Demokrat.

Menurut dia, tak ada yang bisa mengganggu keanggotaannya di partai kecuali Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Namun, ia mengaku tak khawatir jika pada akhirnya ia dipecat partai.

"Aku tunggu kalau memang dipecat. Aku katakan, Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir. Tapi kalau tetap dipecat, enggak ada masalah. Aku akan jadi tokoh independen seperti Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama)," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

(baca: Keputusan Dewan Kehormatan Demokrat: Ruhut Sitompul Dipecat dari Partai)

Ruhut menambahkan, saat ini banyak partai yang menawarkan dirinya untuk bergabung. Namun, ia menolak membeberkan partai mana saja yang mengajaknya bergabung.

"Aku enggak enak bilangnya. Tapi sekarang sudah enam atau tujuh. Bayangkan dan kalian tebak lah mana partai itu," tutur Anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Ruhut, Demokrat rugi jika memecatnya sebagai kader. (baca: Selain Ruhut Sitompul, Demokrat Juga Pecat Hayono Isman)

"Kalau aku dipecat, hati-hati partai yang memecat. Ruhut gitu, lho. Oplahnya gede," tuturnya.

Ruhut adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Ia memperoleh 34.685 suara ketika Pileg 2014.

Dewan Kehormatan Demokrat sebelumnya memutuskan Ruhut dipecat dari keanggotaan partai.

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Demokrat, Denny Kailimang mengatakan, kasus Ruhut telah disidangkan empat kali.

Keputusan pemecatan diambil dalam sidang Wanhor Demokrat pada 24 Oktober 2016.

(baca: Salaman dengan Agus, Ruhut Sitompul Disoraki Tim Pemenangan Agus-Sylviana)

Ruhut dianggap memiliki sikap yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan partai, salah satunya terkait Pilgub DKI Jakarta 2017.

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com