Salinan Dokumen TPF yang Akan Diserahkan SBY ke Jokowi Dinilai Perlu Dicek Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding menilai perlu ada cek silang atau pemeriksaan kembali terkait dokumen tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang akan diserahkan oleh pihak presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo.

Sebab, dokumen yang akan diserahkan bukan merupakan dokumen asli melainkan berupa salinan.

"Perlu di-crosscheck. Saya kira orang-orang yang terlibat dalam tim itu masih ada. Paling tidak apakah memang salinan ini sesuai dengan TPF atau tidak," ujar Sudding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sepanjang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan, maka menurut dia, dokumen tersebut dapat dijadikan dasar atau pintu masuk untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab di balik kematian Munir.

Ia menambahkan, saat ini pekerjaan pemerintah adalah menemukan dalang atau aktor intelektual kasus Munir.

Sudding menulai hal tersebut sesungguhnya tak sulit. Terlebih, beberapa pihak-pihak yang dianggap bersalah telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, ia menduga masih ada aktor intelektual yang perlu dicari.

"Karena kalau hanya sebatas keinginan Pollycarpus (Pollycarpus Budihari Priyanto) sendiri, kepentingan apa yang bersangkutan membunuh Munir? Paling tidak ada suatu grand design di balik kasus ini dan siapa otak, intellectual auctor," ujarnya.

"Saya kira tidak gerlalu sulit ketika ada political will, atau kemauan kuat dari pemerintah untuk mengungkap," ucap politisi Partai Hanura itu.

SBY sebelumnya menyatakan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan perkara pembunuhan aktivis HAM, Munir.

(Baca: Cerita SBY Telusuri Dokumen TPF Pembunuhan Munir...)

Sudi Silalahi menyatakan akan mengirim salinan dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, kepada Presiden Joko Widodo.

Sudi merupakan mantan Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara pada era SBY.

(Baca: Pihak SBY Akan Kirim Salinan Dokumen TPF Munir untuk Ditindaklanjuti Jokowi)