Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Anggap Wajar Oposisi Tak Puas Kinerja Dua Tahun Jokowi-JK

Kompas.com - 23/10/2016, 13:07 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soejono mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan adanya kritik dan ketidakpuasan terhadap kinerja dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Nusyirwan, kritik terhadap pemerintah adalah sebuah hal wajar, terlebih jika muncul dari partai politik yang berada di luar pemerintahan.

Nusyirwan menuturkan, partai politik oposisi pasti akan mencari kelemahan pemerintahan Jokowi-JK. Ia juga meyakini partai oposisi tak akan melihat capaian pemerintah Jokowi-JK, misalnya dalam bidang pembangunan infrastruktur.

Padahal, Anggota Komisi V DPR RI itu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan seperti Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan pembangunan di daerah perbatasan ia anggap penting untuk menjawab perbedaan tingkat kesejahteraan warga Indonesia dengan negara tetangga di perbatasan, serta dalam rangka menjaga wilayah perbatasan dari infiltrasi batas.

“Oposisi juga tidak akan menyampaikan keberhasilan Program KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat), yang sudah dibagikan kepada jutaan rakyat  ataupun tentang pembangunan jalur kereta Trans Sulawesi, sebagai sebuah jawaban jelas bahwa orientasi pembangunan tidak hanya di Jawa saja,” ucap Nusyirwan, melalui pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (23/10/2016).

(Baca: Dua Tahun Menjabat, Jokowi-JK Dinilai Terlalu Sibuk dengan Urusan Politik)

Nusyirwan mengungkapkan pembangunan mass rapid transit (MRT), yang sudah direncanakan sejak 35 tahun lalu, berhasil dieksekusi di era pemerintahan Jokowi-JK. Sama halnya pembangunan tol laut yang digenjot untuk meningkatkan aktivitas perdagangan serta distribusi logistik nasional.

"Pada akhirnya penilaian rakyatlah yang paling dapat diandalkan kebenarannya, salah satunya mungkin hasil survei yang mengungkapkan kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-JK yang tinggi,” pungkas Nusyirwan.

(Baca: Fadli Zon Kritik Dua Tahun Jokowi-JK Melalui Puisi)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik kinerja dua tahun pemerintahan Jokowi-JK. Fadli mempermasalahkan melambungnya harga sejumlah bahan pokok yang harus dibayar masyarakat. Di sisi lain, masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu pun membandingkan tingkat kemajuan Indonesia dengan negara tetangga yang kian hari kian pesat. Sementara Indonesia ia nilai hanya bisa jalan di tempat.

Kompas TV Fadli Zon: Dua Tahun Ini Presiden Pencitraan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com