Kapolri Diminta Tinjau Ulang Promosi Raja Erizman karena Pernah Disidang Etik Kasus Gayus

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meminta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meninjau ulang pengangkatan Brigadir Jenderal Raja Erziman menjadi Kepala Divisi Hukum Polri.

"Kapolri harus tinjau ulang pengangkatan Raja Erizman," ujar Emerson kepada Kompas.com pada Kamis (6/10/2016).

Seharusnya, menurut Emerson, proses promosi dan mutasi perwira tinggi Polri juga mempertimbangkan rekam jejak personel Polri yang bersangkutan.

Emerson pun menyayangkan pengangkatan Erizman yang pernah disidang etik karena diduga terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

"Itu parah," ujar Emerson. (Baca: Perwira yang Disidang Etik dalam Kasus Gayus Jadi Kepala Divisi Hukum Polri)

Emerson melanjutkan, jika personel yang bersangkutan tidak cukup memiliki latar belakang positif, maka seharusnya tidak laik untuk dipromosikan ke jabatan dan pangkat yang lebih tinggi, seperti yang terjadi pada Erizman.

"Karena hal yang penting juga dilakukan oleh Tito Karnavian adalah menjaga citra Polri di mata masyarakat," ujar Emerson.

Jika Kapolri tetap menaikkan pangkat sekaligus menempatkan Erizman ke jabatan yang lebih tinggi, Emerson menduga kuat bahwa terdapat kekurangcermatan tim sumber daya di internal Polri dalam memilih perwira tinggi untuk menempati jabatan tertentu.

Kasus Raja Erizman

Catatan pemberitaan Kompas.com, Erizman pernah tersangkut kasus hukum pada 2009 silam. Saat itu, Erizman menjabat sebagai Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Erizman menandatangani surat pembatalan pemblokiran rekening milik Gayus Halomoan Tambunan. Alhasil, uang Gayus menyebar ke rekening lain. (Baca juga: JPU: Raja Tahu Pembagian Dana Gayus)

Raja pun mengakui mengeluarkan surat permintaan pembukaan blokir rekening Gayus ke Bank Panin dan Bank BCA.

Menurut dia, blokir rekening harus dibuka lantaran uang Rp 28 miliar itu tidak terkait tindak pidana sesuai petunjuk jaksa.  (Baca: Raja: Blokir Rekening Gayus Harus Dibuka)

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri turun tangan atas tindakan Erizman. Namun, berdasarkan sidang kode etik, Erizman lolos dari sanksi kode etik alias tidak ditemukannya unsur pidana.

Dewan Kebijakan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi hanya mencopot Erizman dari jabatannya. Ia dikeluarkan dari fungsi reserse dan kriminal karena dianggap tidak cakap.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Timur Pradopo, Erizman kemudian ditempatkan sebagai Staf Ahli Kapolri hingga 2012.

Meski demikian, Propam Polri mengenakan sanksi kode etik kepada sembilan personel Polri anak buah Erizman.

Mereka adalah Brigjen Edmond Ilyas (Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim sebelum Erizman), Kombes Pambudi Pamungkas, Kombes Eko Budi Sampurno, AKBP Muh Anwar, AKBP Mardiyani, AKP I Gede Putu Wijaya, Iptu Joni Surya dan Ipda Angga.

Polri juga menjerat dua penyidik Gayus dengan unsur pidana. Mereka adalah Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini. Mereka terbukti menerima suap saat menyidik Gayus.