Tanggapi Capres "Indonesia Asli", Fahri Hamzah Harap Identitas Kultural-Etnis Tak Dibawa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, amandemen konstitusi tidak boleh didasarkan oleh pertimbangan praktis yang sederhana, melainkan harus melalui kesepakatan bersama.

Pernyataan tersebut diungkapkan Fahri menyusul rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PPP menginginkan agar calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia merupakan orang Indonesia asli. Dengan demikian, WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

(Baca: Penjelasan Sekjen PPP soal Usul Kembalikan Frasa "Presiden ialah Orang Indonesia Asli")

Orang Indonesia, kata Fahri, pada dasarnya adalah keturunan asing. Orang Arab membawa agama Islam, orang Tionghoa membawa agama Buddha, orang India membawa agama Hindu, serta barat membawa agama Katolik dan Protestan.

"Jadi kalau bicara begitu akan rumit. Enggak perlu. Ketika masuk ke ruang publik maka identitas kultural dan etnis kita jangan dipersoalkan, karena itu ruang publik," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Fahri menambahkan, tahapan perubahan amandemen meski dapat diusulkan oleh DPR, MPR dan DPD, namun juga harus disertai inisiatif Presiden.

Presiden juga perlu meyakinkan bahwa amandemen yang dilakukan baik untuk semua pihak.

"Jangan sampai amandemen itu jadi sengketa. Begitu ada sengketa tentang konstitusi, bangsa ini akan pecah. Kita enggak mau itu," tuturnya.

(Baca juga: Capres "Orang Indonesia Asli", Usulan yang Tak Relevan dengan Zaman)

Fahri berpendapat, arti "asli Indonesia" nantinya justru akan menjadi persoalan. Ketentuan tersebut menurutnya akan berpotensi mengkotak-kotakkan suku bangsa.

Ia pun mencontohkan Amerika Serikat yang setelah ratusan tahun baru bisa menerima warga Afro-Amerika sebagai pejabat publik.

Sedangkan Indonesia, setelah belasan tahun merdeka sudah memperbolehkan warga dengan latar belakang etnik berperan di lembaga negara.

Hal tersebut hrus dijadikan kesadaran bahwa Indonesia sudah luar biasa dalam konteks pluralisme.

"Yang begini jangan impulsif. Saya tidak setuju dengan ekstremitas itu. Sebab datang dari pemahaman yang keliru tentang agama dan konstitusi," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.