Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri Sjafruddin Diharap Benahi SDM Polri

Kompas.com - 11/09/2016, 10:43 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Komisaris Jenderal Sjafruddin sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI dinilai tepat dilakukan.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memilih Sjafruddin.

Ini dapat dilihat dari rekam jejak Sjafruddin yang pernah menjadi Wakapolda Sumatera Utara, Kapolda Kalimantan Selatan, Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Polri, dan terakhir menjadi Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

"Di antara pilihan calon yang ada, Komjen Sjafruddin bisa dianggap tepat," ujar Bambang ketika dihubungi Kompas.com di Jakarta, Minggu (11/9/2016).

Menurut Bambang, hal penting justru hadir setelah Sjafruddin diangkat sebagai Wakapolri. Sjafruddin, kata dia, harus segera bergerak membantu Kapolri membenahi sistem dan manajemen sumber daya manusia (SDM) di internal Polri.

"Yang penting setelah pelantikan, Wakapolri segera melangkah membenahi sistem dan aparat yang mengawaki manajemen SDM Polri," lanjut Bambang.

Pasalnya, masalah SDM di Polri ini seringkali dikeluhkan oleh anggota Polri aktif dan berdampak negatif kepada masyarakat. Hal ini disebabkan banyaknya perilaku menyimpang anggota Polri di lapangan.

"Bidang ini banyak dikeluhkan oleh anggota polisi yang masih aktif. Publik juga melihat efeknya di masyarakat karena perilaku menyimpang polisi," ucap Bambang.

Menurut Bambang, pengalaman Sjafruddin sebagai Kadiv Propam dan Kalemdikpol dapat digunakannya untuk membangun profesionalitas anggota Polri.

"Jika Kapolri dan Wakapolrinya tepat dan konsisten dalam membenahi bidang-bidang ini diharapkan Polri akan ada kemajuan," tandas Bambang.

Komisaris Jenderal Sjafruddin secara resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Polri, Sabtu (10/9/2016). Syafruddin menggantikan Budi Gunawan yang telah dilantik sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jumat (9/9/2016).

Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Penunjukkan Syafruddin ini berdasarkan surat telegram Nomor: ST/2219/IX/2016 tertanggal 9 September 2016.

Kompas TV Jadi Wakapolri, Siapakah Komjen Syafruddin?

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com