Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Waspadai Rekayasa Aspirasi Jelang Pilgub DKI

Kompas.com - 12/08/2016, 22:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengungkapkan partainya akan mendengar aspirasi publik dalam menentukan sosok yang bakal diusung sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Namun PDI-P mewaspadai adanya aspirasi palsu yang seolah-olah mengatasnamakan rakyat DKI, padahal sebenarnya hanya digulirkan segelintir pihak.

"Kami melihat mana aspirasi yang seperti sebuah hasil rekayasa mana aspirasi yqng murni untuk Jakarta yang lebih baik, semua kami pertimbangkan dengan seksama," kata Hasto di Kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Hasto enggan menjelaskan aspirasi palsu yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan kembali bahwa saat ini ada tiga opsi yang disiapkan PDI-P menghadapi Pilkada DKI.

Pertama adalah mendukung gubernur dan wakil gubernur petahana saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

(Baca: Hasto Sebut PDI-P Siapkan Figur Terbaik untuk Pilkada DKI)

Opsi kedua adalah memilih satu dari enam calon yang sudah mengikuti penjaringan di PDI-P. Ketiga adalah mengusung sosok berdasarkan pemetaan politik, yang akan sangat tergantung dengan dinamika di lapangan.

"PDI-P mempersipakan diri dengan berbagi skenario politik untuk menghadirkan pemimpin yang terbaik sesuai kehendak rakyat," ucap Hasto.

Saat ini, baru petahana Basuki Tjahaja Purnama yang sudah dipastikan bisa maju di Pilkada DKI lantaran mengantongi 24 kursi DPRD hasil gabungan Partai Golkar, Hanura dan Nasdem. Jumlah kursi minimal untuk bisa mengajukan calon adalah 22. 

Adapun PDI-P dan enam parpol lainnya di DKI yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan PKB sudah memutuskan membentuk Koalisi Kekeluargaan. Namun koalisi belum permanen. Diakui sejumlah elite di tingkat pusat, Koalisi Kekeluargaan masih dalam tahap penjajakan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Polri Dinilai Memberikan Kewenangan Besar dengan Pengawasan Minim

Revisi UU Polri Dinilai Memberikan Kewenangan Besar dengan Pengawasan Minim

Nasional
Bulog Jelaskan Soal Dugaan Mark Up Harga Impor Beras

Bulog Jelaskan Soal Dugaan Mark Up Harga Impor Beras

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna: Hadir 64 Orang, 228 Anggota Izin

DPR Gelar Rapat Paripurna: Hadir 64 Orang, 228 Anggota Izin

Nasional
Fakta Pemecatan Ketua KPU: Pakai Relasi Kuasa dan Fasilitas Negara untuk Berbuat Asusila

Fakta Pemecatan Ketua KPU: Pakai Relasi Kuasa dan Fasilitas Negara untuk Berbuat Asusila

Nasional
Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan 'Mark Up' Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Bulog dan Bapanas Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan "Mark Up" Impor Beras Rp 2,7 Triliun

Nasional
Ketua KPU Dipecat karena Kasus Asusila, PP Muhammadiyah: Keputusan DKPP Sudah Tepat

Ketua KPU Dipecat karena Kasus Asusila, PP Muhammadiyah: Keputusan DKPP Sudah Tepat

Nasional
5 RUU “Nyelak” di Ujung Pemerintahan Jokowi, untuk Lemahkan Pengawasan Rakyat?

5 RUU “Nyelak” di Ujung Pemerintahan Jokowi, untuk Lemahkan Pengawasan Rakyat?

Nasional
Usai Putusan DKPP, Korban Asusila Hasyim Asy'ari Belum Putuskan Ambil Langkah Pidana

Usai Putusan DKPP, Korban Asusila Hasyim Asy'ari Belum Putuskan Ambil Langkah Pidana

Nasional
Kunker ke Sulawesi Selatan, Jokowi Akan Tinjau Program Pompanisasi

Kunker ke Sulawesi Selatan, Jokowi Akan Tinjau Program Pompanisasi

Nasional
Manusia Indonesia dan Hasyim Asy'ari yang Bersyukur Dipecat DKPP

Manusia Indonesia dan Hasyim Asy'ari yang Bersyukur Dipecat DKPP

Nasional
PAN: Pembentukan Pansus Haji Kurang Beretika, Cukup Raker

PAN: Pembentukan Pansus Haji Kurang Beretika, Cukup Raker

Nasional
KPK Sebut Pengadaan APD Covid-19 yang Dikorupsi Pakai Dana BNPB

KPK Sebut Pengadaan APD Covid-19 yang Dikorupsi Pakai Dana BNPB

Nasional
Seabrek Kontroversi Hasyim Ash'ari, Punya Hubungan dengan 'Wanita Emas' hingga Tindakan Asusila

Seabrek Kontroversi Hasyim Ash'ari, Punya Hubungan dengan "Wanita Emas" hingga Tindakan Asusila

Nasional
Ketua KPU Dipecat karena Asusila, PBNU: Diberi Amanah Malah Melakukan Tindakan Tak Terpuji

Ketua KPU Dipecat karena Asusila, PBNU: Diberi Amanah Malah Melakukan Tindakan Tak Terpuji

Nasional
Bersyukur Ketua KPU Dipecat, Penyintas: Saya Ingin Menginspirasi Semua Korban Perjuangkan Keadilan!

Bersyukur Ketua KPU Dipecat, Penyintas: Saya Ingin Menginspirasi Semua Korban Perjuangkan Keadilan!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com