Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Seandainya dalam Dua Tahun Cerita Freddy Budiman Diungkap..."

Kompas.com - 06/08/2016, 15:44 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Benny Mamoto menganggap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar terlambat menyampaikan informasi yang ia dapatkan dari Freddy Budiman.

Jika saja Haris menyampaikan sejak dua tahun lalu, kata Benny, maka kegaduhan seperti saat ini tidak terjadi.

"Seandainya dalam rentang dua tahun, kalau mau ungkap, maka bisa dilakukan upaya kroscek untuk lebih lengkap dulu," ujar Benny dalam diskusi "Polemik" Radio Sindo Trijaya di Jakarta, Sabtu (6/8/2016).

Diketahui, dalam pesan berantai itu, Haris mendengar cerita Freddy saat mengunjungi selnya pada 2014.

Paling tidak, kata Benny, jika informasi beredar seminggu sebelum eksekusi mati terhadap Freddy dilakukan, maka akan lebih mudah dilakukan konfirmasi.

Baik kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional yang disebutkan dalam percakapan itu bisa memeriksa Freddy lebih jauh soal oknum-oknum yang dia maksud.

"Kami bisa cek buktinya kalau transfer ke siapa, mungkin sudah terungkap jaringan oknum. Mungkin juga Freddy masih hidup," kata Benny.

"Duh sayang sekali, momentumnya lewat karena Freddy sudah mati," lanjut dia.

Jika informasi itu diketahui sebelum Freddy dieksekusi, maka lebih mudah bagi TNI, BNN, dan Polri untuk menelusuri oknum yang terlibat dalam peredaran narkotika sebagaimana disebutkan Freddy.

Tidak seperti saat ini, pernyataan Haris tidak didukung bukti apa pun. Benny menyayangkan langkah Haris yang terburu-buru menyebarkan pesan berantai tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenarannya.

"Info ini sangat penting tapi sekaligus sangat sensitif. Penting kalau bisa dibuktikan, akan sangat besar kontribusinya untuk membersihkan ke dalam," kata Benny.

Kompas TV Soal Pernyataan Haris Azhar, BNN: Kita Butuh Alat Bukti
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com