Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepolisian Bantah Mengkriminalisasi Haris Azhar Terkait Cerita Freddy Budiman

Kompas.com - 06/08/2016, 07:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, pihaknya tidak secara sengaja ingin mengkriminalisasi Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.

Menurut dia, berdasarkan hasil kajian di internal Polri, informasi yang disebarkan Haris berdasarkan cerita Freddy Budiman tidak didasari fakta dan bukti yang jelas dan bisa berujung pada pencemaran nama baik.

"Tolong dipahami lagi apa itu kriminalisasi. Kami hanya inginkan apa yamg disampaikan didukung fakta yang kuat, yang memadai, supaya tidak jadi fitnah atau asumsi," ujar Agus di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/8/2016).

"Dampaknya akan sangat luas bagi orang yang terkena omongan itu," lanjut dia.

Agus mengatakan, akan lebih baik jika informasi tersebut diberikan Haris lebih awal dan langsung ke pihak yang disebut dalam percakapan itu. Selain Polri, Haris juga menyebut TNI dan Badan Narkotika Nasional turut diseret Freddy dalam ceritanya.

Agus mengatakan, laporan Polri terhadap Haris bukan karena tidak suka dikritik.

"Tak ada anggapan Polri tidak mau dikoreksi, Polri resisten terhadap kritikan," kata Agus.

Ke depannya, Agus berharap masyarakat secara terbuka menyampaikan informasi yang diperoleh mengenai oknum nakal di Polri langsung ke instansi tersebut. Jangan sampai informasinya menyebar luas di dunia maya karena berpotensi melanggar pencemaran nama baik melalui media elektronik.

"Kami menyadari mungkin ada hal yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai apa yang dilakukan, tidak usah ragu, tidak usah segan untuk laporkan tiap hal yang berkaitan dengan Polri," kata Agus.

Agus menekankan, dalam informasi yang disampaikan, harus ada bukti kuat yang dilampirkan.

Terkait informasi dari Haris, Polri telah membentuk tim independen dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri serta Inspektorat Pengawasan Umum untuk menindaklanjutinya.

"Kapolri memberi atensi terhadap permasalahan yang ada. Tim sudah bekerja, mudah-mudahan bisa segera kami selesaikan," kata Agus.

Kompas TV TNI, Polri, dan BNN Laporkan Koordinator Kontras ke Bareskrim
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com