JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang meminta agar Badan Narkotika Nasional, Polri, dan TNI mengusut informasi yang diberikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar.
Haris sebelumnya mengungkap kesaksian terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman, terkait aliran bisnis haramnya, yang disebut melibatkan oknum Polri, BNN, dan TNI.
Menurut Akom, sapaan akrab Ade, informasi yang disampaikan Haris merupakan informasi yang berharga. Dengan demikian, ketiga lembaga tersebut seharusnya menelusuri informasi terkait adanya beking di balik lancarnya bisnis yang dijalankan Freddy.
"Karena ini menyangkut institusi penegak hukum. Soal benar atau salah, nanti kita lihat. Apalagi Presiden sudah beri arahan ke Pak Buwas (Kepala BNN Budi Waseso)," ujar Akom seusai menghadiri peringatan Milad ke-41 Majelis Ulama Indonesia di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (4/8/2016) malam.
Politisi Golkar itu menambahkan, dirinya menghargai langkah BNN, TNI, dan Polri yang membuat laporan atas tudingan yang dilayangkan Haris.
Kendati demikian, menurut dia, lebih baik jika ketiga lembaga itu menelusuri terlebih dahulu informasi yang diberikan.
"(Laporan) itu hak institusi, karena ini menyangkut marwah, harkat, dan kredibilitas institusi tersebut. Yang paling penting, masalah itu ditindaklanjuti," ujarnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta TNI, BNN, dan Polri menjadikan informasi dari Haris sebagai masukan untuk berbenah diri.
(Baca: Jokowi Minta "Curhat" Freddy Budiman Jadi Koreksi Diri Aparat)
Presiden menekankan bahwa aparat sebaiknya berdialog dengan Haris untuk menelusuri informasi yang disampaikan Freddy. Ia pun meminta aparat penegak hukum yang terlibat peredaran narkoba dihukum secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Namun, Presiden juga menekankan harus ada bukti yang kuat bahwa oknum aparat itu terlibat bisnis narkoba.
(Baca juga: Haris Azhar dan Cerita Freddy Budiman yang Berujung Tuduhan Pencemaran Nama Baik...)