Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji-janji Kampanye Belum Terpenuhi, Dukungan untuk Jokowi Maju Pilpres Terlalu Dini

Kompas.com - 26/07/2016, 05:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai, setengah periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan momentum pembuktian keberhasilan dalam mewujudkan Nawa Cita sebagai program yang dicanangkan.

Adapun masa kepemimpinan keduanya belum mencapai dua tahun, sehingga pemenuhan terhadap janji-janji kampanye belum seluruhnya terpenuhi. Dukungan terhadap Jokowi untuk kembali maju dalam pemilu berikutnya pun dinilainya terlalu dini.

"Belum saatnya memberikan penilaian dan menyatakan sikap politik karena tanggung jawab kampanye masih panjang," kata Masykurudin melalui pesan singkat, Senin (25/7/2016).

(Baca: Setya Novanto: Kami Dukung Pak Jokowi Jadi Presiden Lagi Tahun 2019)

Masykurudin menambahkan, seharusnya saat ini seluruh pihak memastikan agar program-program pemerintahan berjalan dengan baik.

Memastikan setiap warga negara berkecukupan dalam pangan, sandang, dan papan adalah program jangka panjang yang tidak selesai hanya dalam setengah periode kepemimpinan.

"Tugas para pendukung pemerintahan adalah memastikan nawa cita benar-benar terwujud. Sementara diantara tugas partai politik adalah mengkoreksi apakah program pemerintahan tersebut berhasil," tutup dia.

(Baca: Politisi PDI-P Sindir Golkar yang Buru-buru Dukung Jokowi pada Pilpres 2019)

Partai Golkar mengagendakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 27 dan 28 Juli 2016 mendatang. Rapimnas tersebut rencananya digelar di Jakarta Hall Convention Center (JHCC).

Wakil Sekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan, Rapimnas akan membahas berbagai hal terutama menuntaskan rekomensasi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Bali. Salah satu rekomendasi itu adalah memantapkan konsolidasi politik, terutama dukungan terhadap pemerintahan Jokowi.

(Baca: Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Golkar Disebut Bisa Rebut Suara PDI-P)

Rapimnas juga akan memantapkan dukungan partai berlambang pohon beringin tersebut terhadap Jokowi untuk maju ke Pemilu Presiden 2019.

"Salah satu agenda yang akan dibahas dalam Rapimnas tersebut dukungan terhadap Jokowi sebagai Presiden. Ini merupakan pemantapan konsolidasi politik Partai Golkar yang merupakan mandat dari Munaslub Bali 2016," ujar Ace saat dikonfirmasi, Selasa (12/7/2016).

Kompas TV Jokowi Hargai Hasil Pemilihan Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com