Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi di Pilpres 2019, Golkar Disebut Bisa Rebut Suara PDI-P

Kompas.com - 24/07/2016, 18:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi menilai elektabilitas Partai Golkar bisa meningkat setelah memutuskan mendukung Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2019 mendatang.

Golkar bisa jadi merebut banyak suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang dikenal publik tidak memiliki hubungan harmonis dengan Jokowi.

"Seringkali PDI-P melihat Jokowi sebagai ancaman, bukan peluang. Misal naiknya suara PDI-P tidak dilihat sebagai bagian dari kerja keras Jokowi. Tentu yang akan mendapat getah positifnya Golkar," kata Burhanudin saat menghadiri rilis survei Saiful Mujani Reseaerch and Consulting di Jakarta, Minggu (24/7/2016).

(Baca: Golkar Pastikan Dukungan untuk Jokowi dalam Rapimnas Akhir Juli)

Survei SMRC menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi semakin meningkat menjadi 67 persen pada Juni 2016 ini.

Elektabilitas Jokowi apabila pilpres 2019 digelar sekarang pun masih teratas dibanding nama-nama lain. Burhanudin menilai, Golkar cukup cerdas melihat kondisi ini untuk meningkatkan elektabilitas yang sempat terpuruk pasca dualisme kepemimpinan yang terjadi.

"Data kami ketika Golkar di luar pemerintahan sebagai komandan KMP, elektabilitas cuma 10 persen, sekarang ketika dukung Jokowi naik jadi 15 persen," ucap Burhanudin.

Kondisi serupa, lanjut Burhan, akan terjadi di Jakarta, dimana Golkar memutuskan mendukung Basuki Thahaja Purnama alias Ahok yang mempunyai elektabilitas tinggi.

Sementara PDI-P yang menjadi salah satu partai pendukung Ahok, sikapnya justru belum jelas sampai sekarang. "PDI-P justru berada di garis depan dalam perang kata-kata, terutama pada teman Ahok," ucap dia.

Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang hadir dalam kesempatan tersebut setuju dengan analisis Burhan. "Tadi disampaikan Golkar akan happy kalau hubungan PDI-P dan Jokowi tidak baik, akan mendapat limpahan suara dari publik. Ini analisis yang sangat tajam," kata Maruarar

(Baca: Politisi PDI-P Sindir Golkar yang Buru-Buru Dukung Jokowi di Pilpres 2019)

Namun ia meyakini publik sudah cerdas dan akan melihat dukungan Golkar terhadap Jokowi maupun Ahok hanya manuver belaka. "Saya yakin tidak ada yang mau, sebuah partai dipillih karena manuver elitnya," tambah dia.

Politisi Golkar Agun Gunanjar menjelaskan bahwa keputusan mendukung Jokowi bukan lah sesuatu yang diambil secara terburu-buru. Golkar sudah melakukan analisis kinerja Jokowi-JK selama satu setengah tahun belakangan di berbagai aspek, mulai dari politik, hukum, ekonomi hingga sosial.

"Insyaallah, kami sudah punya dokumen, kami sudah lakukan analisis, rapimnas 27-28 Juli mendatang kita deklarasikan Jokowi sebagai capres 2019-2024," kata dia.

Kompas TV Golkar Jalin Komunikasi dengan PDI-P Terkait Ahok

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com