Perludem dan ICW akan Uji Materi UU Pilkada yang Berpotensi Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Perludem bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melakukan uji materi pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala daerah. Titi menilai adanya legalisasi politik uang dalam UU tersebut.

"Legalisasi politik uang berlanjut dengan adanya kehadiran penjelas pasal 73 ayat 1," kata Titi di Jakarta, Kamis (21/7/2016).

(Baca: Cegah Politik Uang, PKPU Atur Dana Transportasi Tak Diberi dalam Bentuk Uang)

Pasal 73 ayat 1 mengatakan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.

Penjelasan pasal 73 ayat 1 mengatur bahwa yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya.

Penetapan nilai kewajaran itu akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan KPU.

"Pengaturan ini merupakan selimut praktik politik uang dengan dalih sulit menghadirkan pemilih apabila tidak disediakan biaya makan minum dan transpor," ucap Titi.

(Baca: Definisi Politik Uang dalam UU Pilkada Dinilai Tak Jelas)

Titi khawatir pendekatan tersebut akan mengkhianati konsep kampanye sebagai bagian dari pendidikan politi. Kata dia, pemberian makan minum dan transpor menunjukkan ketidakpercayaan diri politisi dalam berkampanye.

"Padahal kampanye bukanlah kerja politik yang instan yang dilakukan sebatas masa kampanye. Kampanye merupakan kerja panjang politik yang menyaratkan konsistensi dan perilaku humanis untuk meninggikan derajat politik pemilih," ujar Titi.

Titi mengatakan pemilih bukan sekadar lumbung suara namun sebagai subjek pemilihan mitra pasangan calon yang setara.

Ia menilai kehadiran penjelasan pasal 73 ayat 1 merupakan kegagalan pembuat UU dalam mewujudkan instrumen kampanye sebagai sarana mewujudkan integritas Pilkada.