Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Sampaikan Maaf soal Korban Saat Macet Arus Mudik

Kompas.com - 07/07/2016, 15:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar pemerintah menyampaikan permohonan maaf atas jatuhnya korban jiwa karena kemacetan panjang di jalur mudik Lebaran.

Menurut Hidayat, kejadian tersebut tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi pemudik.

"Sampai hari ini kita tidak dengar pernyataan belasungkawa baik dari Presiden (Joko Widodo) atau Menteri Perhubungan (Iqnasius Jonan), termasuk pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap masalah ini. Jadi, menurut saya penting pemerintah melakukan ini," ujar Hidayat saat ditemui di kediamannya, di Jakarta Selatan, Kamis (7/7/2016).

Menurut Hidayat, kemacetan panjang pada jalur mudik seharusnya sudah dapat diantisipasi sejak awal oleh pemerintah pusat.

(baca: "Absurd, Tujuh Jam Tak Bergerak di Tol Brebes Timur")

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol bebas hambatan dapat dibuat dengan memperhitungkan berbagai aspek keselamatan bagi pemudik.

Hidayat menyarankan agar pemerintah memberi kompensasi bagi pemudik, untuk menggratiskan biaya tol saat arus balik Lebaran.

(baca: Arus Mudik Macet 23 Km di Tol Brebes Timur)

Ia juga menyarankan agar pemerintah dengan cepat melakukan antisipasi agar hal sebelumnya tidak terulang.

"Kalau itu dijadikan kompensasi, itu juga masih belum sebanding," kata politisi PKS itu.

Sebanyak 17 pemudik meninggal dunia selama arus mudik Lebaran, sejak 29 Juni hingga 5 Juli ini di wilayah Kabubaten Brebes, Jawa Tengah.

Sebagian dari korban tersebut meninggal saat kemacetan parah. (baca: Ini Daftar 17 Orang yang Meninggal dalam Arus Mudik di Brebes)

Kepala Pusat Krisis Kemenkes RI Achmad Yurianto melalui keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan para korban meninggal dunia.

"Kelelahan dan kekurangan cairan dapat berdampak fatal, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, orangtua dan mereka yang memiliki penyakit kronis (hipertensi, diabetes atau jantung," ujar Yurianto.

(baca: Soal 12 Orang Meninggal Akibat Kemacetan di Jalan Tol, Ini Kata Jonan)

"Ditambah kondisi kabin kendaraan yang kecil, tertutup dan pemakaian AC yang terus menerus. Hal ini akan menurunkan kadar oksigen dan meningkatkan CO2," tambah dia.

Kompas TV Macet Lepas Exit Tol Pejagan Capai 5 KM
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

SYL Diduga Minta Uang ke Para Pegawai Kementan untuk Bayar THR Sopir hingga ART

Nasional
Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Delegasi DPR RI Kunjungi Swedia Terkait Program Makan Siang Gratis

Nasional
Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Hari Ke-11 Penerbangan Haji Indonesia, 7.2481 Jemaah Tiba di Madinah, 8 Wafat

Nasional
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com