Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Operasi Militer Bersama di Perbatasan Indonesia, Malaysia, Filipina Belum Terwujud

Kompas.com - 24/06/2016, 20:48 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata Filipina kembali terjadi.

Kali ini, tujuh anak buah kapal TB Charles 001 yang disandera kelompok tersebut. Peristiwa itu merupakan peristiwa ketiga yang terjadi selama kurun waktu tiga bulan terakhir.

Indonesia, Malaysia dan Filipina sebenarnya tengah menyusun pola pengamanan militer bersama di wilayah perairan yang berbatasan dengan ketiga negara tetangga itu.

(Baca: Latihan Militer dengan Filipina Belum Terwujud, Sudah Ada Lagi WNI yang Disandera)

Namun, hingga kini proses perumusan itu belum rampung. Kesepakatan yang diambil, kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, baru sebatas nota kesepahaman.

“Baru MoU saja. Tetapi Kementerian Pertahanan kemarin sudah ke Filipina untuk menindaklanjuti ini, sekarang sedang diproses SOP antarpanglima,” kata Panglima usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Istana Wakil Presiden, Jumat (24/6/2016).

Menurut Gatot, pada dasarnya Indonesia telah siap menjalankan operasi patroli bersama di wilayah perairan tersebut. Komunikasi intensif pun telah dilakukan. Namun, hal berbeda justru tengah dialami Filipina.

Negara di utara Asia Tenggara itu tengah mengalami masa peralihan kepemimpinan dari Presiden Benigno Aquino ke Presiden Rodrigo Duterte.

“Tanggal 30 (Juni) nanti kan pergantian pemerintahan. Ini yang membuat kita tidak bisa cepat,” ujarnya.

 (Baca: WNI Disandera, Pelayaran ke Perairan Filipina Dihentikan)

Gatot mengatakan, operasi pengamanan militer gabungan di wilayah tersebut mendesak dilakukan. Sebab, kawasan itu merupakan jalur ekonomi yang kerap digunakan kapal Indonesia untuk mengangkut batu bara ke Filipina.

Menurut dia, hamper 96 persen kebutuhan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik di Filipina diimpor dari Indonesia.

“Sekarang sudah ada moratorium dari Menhub untuk kapal-kapal tidak bergerak dulu ke sana. Jadi ini yang dipertanyakan, kenapa dia bias ada izin pelayaran ke sana gitu,” ujarnya.

Kompas TV 7 WNI Disandera Abu Sayyaf

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com