Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Latihan Militer dengan Filipina Belum Terwujud, Sudah Ada Lagi WNI yang Disandera

Kompas.com - 24/06/2016, 20:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah menjalin kesepakatan dengan Filipina dan Malaysia untuk latihan militer bersama.

Kesepakatan ini diteken dalam merespons penyanderaan yang dilakukan kelompok bersenjata di wilayah perairan perbatasan ketiga negara. Namun Ryamizard mengakui, belum sempat rencana ini diimplementasikan, sebanyak tujuh warga negara Indonesia justru kembali disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Andaikan ini sudah terlaksana, kita berlatih dulu, tentu kemungkinan besar tidak akan terjadi," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

(Baca: WNI Disandera, Pelayaran ke Perairan Filipina Dihentikan)

Padahal, lanjut Ryamizard, jika latihan bersama ini sudah terlaksana, maka TNI Angkatan Laut bersama angkatan laut Filipina dan Malaysia bisa bersama-sama dalam mengawasi wilayah perairan rawan di perbatasan.

"Nah tapi ini belum sempat dilaksanakan ataupun latihan, sudah terjadi lagi. Mau dilatih apa protapnya apa eh terjadi," tambah Ryamizard.

Dengan latihan militer bersama juga, lanjut dia, maka tentara di ketiga negara bisa berkolaborasi dalam upaya pembebasan sandera. Pasukan Indonesia bisa secara legal melakukan operasi militer pembebasan sandera di wilayah Filipina atau pun Malaysia.

"Paling tidak kalau ada latihan bersama akan ada shock therapy lah," kata dia.

Ryamizard menambahkan, saat ini pemerintah tengah mengkaji cara yang tepat untuk membebaskan tujuh warga negara Indonesia yang disandera kelompok bersenjata asal Filipina.

(Baca: Menhan: Keselamatan Sandera Nomor 1, Operasi Militer jika Terpaksa)

Ryamizard memastikan, pemerintah akan mengutamakan cara-cara diplomasi sehingga keselamatan WNI yang disandera terjamin. Operasi militer yang berisiko menimbulkan korban jiwa baru akan dilakukan apabila tak ada opsi lain.

Tujuh WNI yang disandera merupakan anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, informasi soal penyanderaan itu diterimanya pada Kamis (23/6/2016) kemarin.

Retno menyebutkan, penyanderaan tersebut terjadi di Laut Sulu. Penyanderaan, lanjut dia, terjadi dalam dua waktu berbeda, pada 20 Juni 2016. Saat ini, menurut Retno, enam ABK yang dibebaskan tersebut masih dalam perjalanan membawa kapal TB Charles 001dan tongkang robi 152 menuju Samarinda.

Kompas TV 7 WNI Disandera Abu Sayyaf

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Pejabat Pemerintah Dinilai Tak 'Gentle' Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Pejabat Pemerintah Dinilai Tak "Gentle" Tanggung Jawab Setelah PDN Diretas

Nasional
Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar 'Fun Run' hingga Konser di GBK Minggu Besok

Tutup Bulan Bung Karno, PDI-P Gelar "Fun Run" hingga Konser di GBK Minggu Besok

Nasional
Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Beri Sinyal Poros Ketiga di Pilkada Jakarta, PDI-P: Kami Poros Rakyat

Nasional
Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Kasus Ahli Waris Krama Yudha Jadi Momentum Reformasi Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia

Nasional
Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Gaspol! Hari Ini: Di Balik Layar Pencalonan Anies Baswedan-Sohibul Iman

Nasional
PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

PAN Pertimbangkan Kaesang jika Ridwan Kamil Tak Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com