Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: KPK Bukan Abdi Dalem Istana atau Ahok

Kompas.com - 18/06/2016, 14:35 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cepat menyampaikan kesimpulan terkait kasus pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Sebelumnya, KPK menetapkan, tidak ada tindak pidana dan niat jahat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada APBD Perubahan 2014.

"KPK bukan abdi dalemnya istana atau Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama). KPK harus prudent (hati-hati) dalam bersikap dan menyampaikan pendapat," kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/6/2016).

(Baca juga: Fadli Zon Nilai KPK Tidak Pernah Lihat Fisik RS Sumber Waras)

Politisi Gerindra itu juga menuding KPK tak konsisten dalam menegakkan hukum. Padahal, lanjut dia, KPK selalu menindaklanjuti audit investigasi yang sebelumnya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Seperti contohnya kasus Hambalang, kasus korupsi dana Haji Kementerian Agama oleh Suryadharma Ali, hingga kasus yang menjerat mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom.

"KPK dengan dengan cepat dan mudah menindaklanjuti audit BPK tersebut. Tapi dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras terkesan ada pembelaan, semacam invisible hand, yang membuat KPK relatif tidak independen," katanya.

Fadli masih meyakini pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras tersebut terindikasi korupsi senilai Rp 191 miliar.

"Sejak awal, saya konsisten mengatakan ini secara terang benderang terjadi korupsi. Enggak usah repot-repot, Agus Rahardjo (Ketua KPK) sama-sama datang ke sana dan lihat dengan mata sendiri seperti apa RS Sumber Waras, baru ngomong soal RS Sumber Waras," kata Fadli.

(Baca juga: Pihak RS Sumber Waras Merasa Dirugikan oleh Hasil Audit BPK)

Selain KPK yang sudah menyatakan tidak ada unsur pidana dalam pembelian lahan RS Sumber Waras, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat juga telah menerbitkan sertifikat lahan tersebut.

Sertifikat itu bernomor 00618 dengan lahan RS Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa, Tomang Jakarta Barat. Luas lahan tersebut mencapai 36.410 meter persegi.

Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta dapat segera membangun rumah sakit khusus kanker di lahan tersebut. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan tersebut dengan nilai jual objek pajak (NJOP) sebesar Rp 20.755.000, per meter persegi, dengan merujuk lokasi di Jalan Kyai Tapa. Pembelian lahan dilakukan sesuai harga NJOP.

 

Kompas TV KPK: Tak Ada Penyimpangan di Kasus Sumber Waras
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com