Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paham Banyak yang Ragu, Jokowi Tegaskan Proyek Listrik 35.000 MW Kebutuhan Bangsa

Kompas.com - 15/06/2016, 13:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku paham jika banyak yang meragukan keberhasilan pemerintah membangun proyek pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt.

Itu dikatakan Jokowi saat bertemu dengan Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2016). 

(Baca: Jokowi Mulai Bangun Proyek Listrik 35.000 MW dari Gorontalo)

 

Jokowi memahami banyaknya keraguan bahwa proyek itu mustahil bisa terealisasi dalam lima tahun. Keraguan itu, masuk akal karena dalam kurun waktu 70 tahun saja baru dibangun pembangkit dengan kapasitas 53.000 Megawatt.

"Ini kok dalam lima tahun mau tambah 35.000 Megawatt, apa mungkin? Sekali lagi ini bukan target tapi kebutuhan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Agar hal itu terwujud, Jokowi mengajak peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk AKLI dan APEI yang diajak terlibat dalam proyek tersebut.

"Saya akan senang sekali kalau yang 35.000 Megawatt ini semua anggota AKLI dan APEI semua terlibat dalam proyeknya," ucap Presiden.

Jokowi mengaku telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk bekerja ngebut. Jika perlu, lanjut Jokowi, pengerjaan dilakukan dengan tiga shift, mulai pagi, siang, dan malam hari.

(Baca: Walhi: Proyek PLTU 35.000 MW Sebabkan Kematian Dini 15.000 Jiwa Per Tahun)

"Jika proyek 35.000 Megawatt sudah selesai, maka AKLI dan APEI bisa mendistribusikannya ke industri hotel, rumah tangga, dan lainnya," ucap Jokowi.

Pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK. Proyek ini direncanakan dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pengusaha dari berbagai negara sudah tertarik untuk berinvestasi di program tersebut.

Kompas TV Untung dan Ruginya PLTU 35.000 Megawatt

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com