Suap di PN Jakarta Pusat, KPK Kembali Periksa Sekretaris MA Nurhadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman kembali menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Nurhadi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan bagi tersangka DAS," ujar Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Nurhadi diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelumnya Nurhadi sudah pernah diperiksa oleh KPK pada 24 Mei, 30 Mei, dan 3 Juni 2016.

KPK pun sudah mencegah Nurhadi untuk bepergian ke luar negeri dan menggeledah rumahnya di Jalan Hang Lekir pada 21 April 2016 dan menemukan uang total Rp 1,7 miliar.

Uang itu terdiri dari sejumlah pecahan mata uang asing yang diduga terkait dengan pengurusan sejumlah kasus.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu panitera/sekretaris PN Jakpus Eddy Nasution dan pegawai PT Arta Pratama Anugerah, Doddy Aryanto Supeno, setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keduanya pada 20 April 2016.

Nurhadi sebelumnya pernah diperiksa selama tujuh jam sebagai saksi pada Selasa (24/5/2016) untuk tersangka Doddy Ariyanto Supeno.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Nurhadi diperiksa mengenai sejumlah perkara hukum yang ditangani di PN Jakarta Pusat.

"Kemarin, kalau tidak salah ditanya mengenai ada catatan beberapa kasus, apa memang betul menangani itu," ujar Agus di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (26/5/2016).

Nurhadi mengaku, selama pemeriksaan ia hanya ditanya seputar tugas dan fungsinya di MA.

Selain itu, dalam kasus suap tersebut KPK telah menyita uang sebesar Rp 1,7 miliar di kediaman milik Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Kebayoran Baru, Jakarta.

Uang dalam jumlah tersebut ditemukan dalam berbagai pecahan mata uang asing. KPK menduga uang tersebut terkait dengan perkara hukum yang sedang ditelusuri.