"Kalau Indonesia Menganut Sistem Parlementer, Perdana Menteri Pasti dari Partai Golkar"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pasca-reformasi hingga saat ini, Partai Golkar belum berhasil menempatkan kadernya duduk di kursi tertinggi pemerintahan. Bahkan, semua calon presiden yang didukung Golkar selalu mengalami kekalahan.

Hal itu dikatakan pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yuda saat menjadi pembicara pada diskusi bertajuk "Akhirnya Golkar Bisa Gelar Munaslub" di Jakarta, Sabtu (7/5/2016). Meski belum berhasil, bukan berarti keberadaan Golkar dikesampingkan pemerintah.

"Golkar ini partai parlemen. Dan dia selalu menang di parlemen, ibaratnya seperti pendulum politik. Kalau Indonesia menerapkan sistem parlementer, saya kira perdana menterinya pasti akan dari Golkar karena kelihaiannya dalam politik," kata Hanta.

Hal tersebut juga diamini oleh peneliti Formappi, Sebastian Salang. Menurut dia, dinamika politik di tubuh Golkar selalu menarik untuk diikuti oleh pemerintahan. Sebab, pemerintah membutuhkan bantuan parlemen untuk mengegolkan program kerja mereka.

"Golkar menjadi sangat seksi karena kemampuan Golkar dalam mengonsolidasi agenda apa pun. Meski pasca-reformasi disebut belum ada presiden dari Golkar, tapi sadar atau tidak siapa pun presidennya, tetap punya kepentingan dengan Golkar," ujarnya. (Baca: Akbar Tandjung Sebut Pemimpin Tanpa Cela Jadi Syarat Utama Ketum Golkar)

Kendati demikian, tak hanya pemerintah yang memiliki kepentingan dengan Golkar, partai berlambang pohon beringin itu juga memiliki kepentingan dengan pemerintah. Selama lebih dari 30 tahun menjadi partai penguasa, Golkar memiliki image yang kental sebagai partai pemerintah. Sulit bagi Golkar untuk lepas dari ranah kekuasaan.

"Apakah (kedekatan itu memberikan) keuntungan bagi parpol tersebut, atau hanya bagi ketua umumnya, itu hanya Golkar yang tahu," kata dia.