Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Sebut Pemimpin Tanpa Cela Jadi Syarat Utama Ketum Golkar

Kompas.com - 06/05/2016, 08:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan bahwa kriteria memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela (PDLT) merupakan syarat mutlak untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Syarat ini tidak bisa dilonggarkan bahkan diabaikan.

"Itu satu acuan yang jadi dasar bagi kami pilih seseorang yang patut. Punya prestasi tidak diragukan, dedikasi, loyalitas tinggi, citra baik, dan tanpa cela," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016) malam.

Menurut Akbar, PDLT ini satu kesatuan dan salah satunya tak boleh dihilangkan. Akbar pertama kali diperkenalkan dengan syarat itu saat Sudharmono menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, Akbar merupakan Wakil Sekretaris Jenderal partai.

"Itu berlaku sudah. Kalau ada yang berencana mengubah, harus memiliki alasan cukup rasional yang diterima akal," kata Akbar.

(Baca: Tommy Soeharto dan Setya Novanto Berpotensi Perburuk Citra Partai Golkar)

Menurut Akbar, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ini, tugas dewan etik untuk memastikan apakah calon yang mendaftar itu memang memenuhi syarat PDLT dan layak dipilih.

Ke depan, Akbar beranggapan perlu adanya penjabaran yang lebih jelas mengenai syarat tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

"Bisa saja Munaslub yang akan datang diberikan satu elaborasi lebih konkrit, PDLT apa. Tidak tercela dari perpektif partai bisa kita jabarkan," kata Akbar.

Penilaian masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam memilih calon ketua umum. Orang tersebut, kata Akbar, harus memiliki citra positif di masyarakat dan dapat diterima dengan baik.

(Baca: Komite Etik Munaslub Anggap Setya Novanto Tak Pernah Kena Sanksi MKD)

Dalam pemilihan caketum ini, Akbar meminta partai Golkar ridak mengabaikan masukan masyarakat tersebut.

"Pada akhirnya sistem politik kita, faktor masyarakat jadi sangat penting. Media sosial tidak bisa diabaikan, harus dengar," kata dia.

Akbar mengatakan, para calon ketua umum Partai Golkar nantinya juga harus memiliki komitmen kuat dan kesediaannya menggunakan waktu sepenuhnya untuk kepentingan partai. Jika syarat terpenuhi, Akbar yakin akan ada perubahan di tubuh partai.

"Kalau memimpin partai seperti bisnis, tidak bisa. Harus all out. Itu yang saya inginkan," kata Akbar.

Kompas TV 8 Kader Daftar Bakal Caketum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com