Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Sebut Pemimpin Tanpa Cela Jadi Syarat Utama Ketum Golkar

Kompas.com - 06/05/2016, 08:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menegaskan bahwa kriteria memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela (PDLT) merupakan syarat mutlak untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Syarat ini tidak bisa dilonggarkan bahkan diabaikan.

"Itu satu acuan yang jadi dasar bagi kami pilih seseorang yang patut. Punya prestasi tidak diragukan, dedikasi, loyalitas tinggi, citra baik, dan tanpa cela," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016) malam.

Menurut Akbar, PDLT ini satu kesatuan dan salah satunya tak boleh dihilangkan. Akbar pertama kali diperkenalkan dengan syarat itu saat Sudharmono menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Saat itu, Akbar merupakan Wakil Sekretaris Jenderal partai.

"Itu berlaku sudah. Kalau ada yang berencana mengubah, harus memiliki alasan cukup rasional yang diterima akal," kata Akbar.

(Baca: Tommy Soeharto dan Setya Novanto Berpotensi Perburuk Citra Partai Golkar)

Menurut Akbar, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) ini, tugas dewan etik untuk memastikan apakah calon yang mendaftar itu memang memenuhi syarat PDLT dan layak dipilih.

Ke depan, Akbar beranggapan perlu adanya penjabaran yang lebih jelas mengenai syarat tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.

"Bisa saja Munaslub yang akan datang diberikan satu elaborasi lebih konkrit, PDLT apa. Tidak tercela dari perpektif partai bisa kita jabarkan," kata Akbar.

Penilaian masyarakat juga tidak boleh diabaikan dalam memilih calon ketua umum. Orang tersebut, kata Akbar, harus memiliki citra positif di masyarakat dan dapat diterima dengan baik.

(Baca: Komite Etik Munaslub Anggap Setya Novanto Tak Pernah Kena Sanksi MKD)

Dalam pemilihan caketum ini, Akbar meminta partai Golkar ridak mengabaikan masukan masyarakat tersebut.

"Pada akhirnya sistem politik kita, faktor masyarakat jadi sangat penting. Media sosial tidak bisa diabaikan, harus dengar," kata dia.

Akbar mengatakan, para calon ketua umum Partai Golkar nantinya juga harus memiliki komitmen kuat dan kesediaannya menggunakan waktu sepenuhnya untuk kepentingan partai. Jika syarat terpenuhi, Akbar yakin akan ada perubahan di tubuh partai.

"Kalau memimpin partai seperti bisnis, tidak bisa. Harus all out. Itu yang saya inginkan," kata Akbar.

Kompas TV 8 Kader Daftar Bakal Caketum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com