Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Isu Ada yang Ingin Geser Posisinya, Ini Tanggapan Marwan Jafar

Kompas.com - 10/04/2016, 19:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi perpolitikan sempat gempar dengan seteru Partai Kebangkitan Bangsa dengan PDI Perjuangan soal kursi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

PKB menganggap ada yang berupaya untuk merebut jabatan menteri desa dan tuduhannya diarahkan ke PDI-P.

Marwan Jafar sebagai pemilik kursi Mendes menyerahkan soal perebutan kursi itu ke partainya.

"Itu tanyakan DPP (PKB). Saya kan nonaktif," ujar Marwan di kantornya, Minggu (10/4/2016).

Marwan pun enggan membahas lebih jauh soal perebutan kursi itu. Ia mengatakan dirinya ingin fokus pada pekerjaannya dan enggan terusik dengan isu tersebut.

Kebetulan, saat disinggung soal perebutan kursi oleh awak media, Marwan tengah menyampaikan klarifikasi soal pendamping desa.

"Sudah, sudah. Fokus lagi yang ini, jangan yang lain," kata Marwan. Begitu pula soal kesiapannya dicopot jika reshuffle benar dilakukan. Ia enggan menanggapi soal itu.

"Sudah, saya enggak mau jawab itu. Tanya partai," kata dia.

PKB mulai gusar karena merasa kursi menteri desa yang dimilikinya mulai digoyang. Tuduhan diarahkan ke PDI-P.

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut.

Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri. Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun gerah dengan kabar tersebut.

Muhaimin disebut tidak terima jika ada yang mau merebut kursi Mendes. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto membantah tudingan PKB yang menduga pihaknya ingin merebut kursi Mendes.

Ia menegaskan, perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo. (Baca: Masalah dengan Garuda, Menteri Desa Merasa Dipojokkan dan "Di-bully")

Kompas TV Tekanan Parpol Warnai Rencana Reshuffle?


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com