Jaksa Agung Ungkap Alasan Pilih Deponering Kasus Abraham dan Bambang

"Saya ingin jelaskan, pemberantasan korupsi adalah kepentingan umum. Kami tahu bagaimana akibat yang ditimbulkan akibat pidana korupsi yakni bukan hanya merampas hak hidup dan ekonomi, tapi juga sosial politik," ujar Prasetyo di kantornya, Jumat (12/2/2016).

Dia menyebutkan, ketika ada seorang pegiat antikorupsi dipidanakan atau terkena kasus pidana, maka akan menurunkan semangat pemberantasan korupsi.

"Tentunya kami khawatir (kasus terkait pegiat korupsi) nanti akan melanggar kepentingan umum," lanjut dia.

(Baca: Komisi III DPR Tolak Deponering Kasus Abraham dan Bambang)

Tak jadi persoalan, lanjut Prasetyo, apabila Abraham dan Bambang saat ini sudah tidak lagi menjabat sebagai komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut eks politikus Partai Nasional Demokrat tersebut, predikat aktivis pemberantasan korupsi pada dua orang itu tidak lantas hilang di mata masyarakat.

Prasetyo saat ini masih menimbang-nimbang perkara dua tersangka itu. Prasetyo masih menunggu saran dan pendapat sejumlah pihak.

Komisi III DPR sebelumnya sudah menerima surat pertimbangan Kejaksaan Agung yang akan mengeluarkan deponir untuk kasus Abraham dan Bambang. Namun, pilihan deponir ditolak oleh Komisi III DPR.

Kronologis

Abraham ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Selain Samad, polisi juga telah menetapkan wanita yang dibantu Samad memalsukan dokumen, yakni Feriyani Liem.

Adapun, Bambang adalah tersangka tersangka perkara dugaan menyuruh saksi memberi keterangan palsu di Sidang Mahkamah MK, pada 2010 silam. Saat itu, Bambang adalah kuasa hukum Ujang Iskandar, calon Bupati Kotawaringin Barat.

Kepolisian menangani kasus Abraham dan Bambang ini setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka. Banyak aktivis menyebutkan bahwa perkara Samad dan Bambang merupakan bentuk kriminalisasi.

(Baca: Kapolri Berharap Proses Hukum Abraham dan Bambang Widjojanto Tuntas)

Berkas kedua perkara itu kini sudah sampai pada tahap penuntutan. Jaksa Agung lalu mempertimbangkan perkara itu dideponering alias dikesampingkan atas dasar kepentingan umum.

Jaksa Agung pun mengirimkan surat permintaan pertimbangan deponering itu, salah satunya ke Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa memastikan, komisinya menolak saran deponering. Alasannya, tidak ada unsur kepentingan umum yang mengharuskan perkara itu dihentikan.

(Baca: Jokowi Minta Kasus Novel, Bambang dan Abraham Diselesaikan)

Sementara, Presiden Joko Widodo meminta perkara yang menjerat Abraham dan Bambang segera diselesaikan. Jokowi meminta Jaksa Agung untuk mencari cara penyelesaian yang tidak melanggar hukum.

"Presiden ingin perkara-perkara yang berkaitan dengan KPK diselesaikan karena ini sudah cukup lama. Tentu dengan alasan-alasan yang bisa dibenarkan secara hukum," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2/2016).