Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Desain Penjajahan Baru di Indonesia Setelah Era Soeharto

Kompas.com - 10/02/2016, 12:04 WIB
advertorial

Penulis

Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia tampaknya kini hanya menjadi ideologi tanpa ruh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mengkambinghitamkan Pancasila setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto.

Bukti lain adalah dicabutnya Tap MPR tentang P4 dan dihilangkannya pelajaran PMP dari kurikulum nasional. Padahal P4 yang berisi referensi sila-sila Pancasila sangat baik untuk masyarakat Indonesia.

"Akibatnya, kalau kita mau memanahami sila-sila Pancasila, maka  tak ada lagi dokumen yang bisa dibaca, karena tafsirnya disilakan pada pasar bebas,” ungkap Ahmad Basarah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Sosialisasi dan juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah pada pembukaan Studi Kebangsaan Mahasiswa Indonesia. Acara yang dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Gedung MPR/DPR/DPD pada Selasa (9/02/2016) ini bertemakan Membangun Visi Negarawan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Basarah juga mengemukakan bahwa Indonesia kini masih dalam masa penjajahan. Penjajahan terjadi dalam hal ekonomi, terbukti dari bangun tidur hingga tidur kembali, masyarakat Indonesia banyak memakai produk dari luar negeri, seperti sabun, pasta gigi, mobil, hingga telepon genggam.

Desain penjajahan ekonomi ini terjadi bersamaan dengan lengsernya Soeharto. Menurutnya memang ada skenario yang dijalankan untuk melanggengkan penjajahan, khususnya di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, tidak salah bila dikatakan bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kapitalisme, sebuah aliran yang menurut Soekarno selalu berusaha mencari keuntungan dengan segala cara. Termasuk dengan cara-cara liberalisme dan kolonialisme.

Pada acara yang dilaksanakan oleh DPP Mahasiswa pancasila (MAPANCAS) tersebut, Basarah mengingatkan kembali keberadaan Maklumat Pemerintah pada 31 Agustus 1945, tentang Salam Merdeka. Melalui Maklumat itu sejak 1 September 1945, Sokarno mengubah salam perjuangan menjadi salam merdeka. Sampai kini maklumat tersebut kata Basarah belum dicabut, sehingga secara yuridis masih berlaku. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com