Bingung dengan Rapor Menteri Yuddy

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengundang banyak pertanyaan. Terlebih karena hasil evaluasi dirilis di tengah isu pergantian menteri. Padahal, evaluasi sejatinya hal rutin yang dilakukan setiap tahun untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Anwar Sanusi bingung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pihaknya merasa indikator yang bakal menjadi dasar evaluasi telah dipenuhi. Namun, ternyata di pengujung tahun 2015, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendapat nilai buruk, memperoleh predikat CC dengan nilai 53,97.

"Kalau akuntabilitas kinerja tahun 2014 masuk akal jika nilainya buruk. Soalnya, kementerian ini kementerian baru terbentuk tahun 2014, hasil gabungan sejumlah direktorat jenderal di tiga kementerian. Tidak mudah memenuhi indikator evaluasi pada awal kementerian terbentuk. Namun, pada awal tahun 2015 banyak pembenahan telah kami lakukan," ujarnya.

Hal lain mengusiknya. Ketika tim dari Kementerian PAN dan RB datang mengevaluasi, pertengahan tahun lalu, tidak ada advokasi dari kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu.

Padahal, jika tujuannya baik, yaitu pembinaan untuk membangun akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, seharusnya tim Kementerian PAN dan RB mengingatkan hal-hal yang harus diperbaiki.

Selain itu, dia menilai evalua- si tidak adil. Pasalnya, menurut dia, Kementerian PAN dan RB menilai dirinya sendiri. Dengan demikian, Kementerian PAN dan RB bisa saja memosisikan dirinya berpredikat lebih baik daripada instansi lainnya.

Yang juga membuatnya heran, Menteri Yuddy sampai harus dua kali merilis hasil evaluasi itu kepada publik, yaitu awal Desember 2015 dan awal pekan ini.

"Jadi, ada kepentingan apa di balik semua ini?" ujarnya.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya satu di antara 16 instansi pemerintah yang dapat predikat CC.

Instansi pemerintah lainnya yang dapat nilai serupa antara lain Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kejagung.

Pertanyaan mengenai kredibilitas hasil evaluasi pun muncul di DPR. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Jazilul Fawaid mempermasalahkan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB yang memosisikan kementerian itu lebih baik daripada kementerian lainnya.