Bingung dengan Rapor Menteri Yuddy

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengundang banyak pertanyaan. Terlebih karena hasil evaluasi dirilis di tengah isu pergantian menteri. Padahal, evaluasi sejatinya hal rutin yang dilakukan setiap tahun untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Anwar Sanusi bingung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pihaknya merasa indikator yang bakal menjadi dasar evaluasi telah dipenuhi. Namun, ternyata di pengujung tahun 2015, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mendapat nilai buruk, memperoleh predikat CC dengan nilai 53,97.

"Kalau akuntabilitas kinerja tahun 2014 masuk akal jika nilainya buruk. Soalnya, kementerian ini kementerian baru terbentuk tahun 2014, hasil gabungan sejumlah direktorat jenderal di tiga kementerian. Tidak mudah memenuhi indikator evaluasi pada awal kementerian terbentuk. Namun, pada awal tahun 2015 banyak pembenahan telah kami lakukan," ujarnya.

Hal lain mengusiknya. Ketika tim dari Kementerian PAN dan RB datang mengevaluasi, pertengahan tahun lalu, tidak ada advokasi dari kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu.

Padahal, jika tujuannya baik, yaitu pembinaan untuk membangun akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, seharusnya tim Kementerian PAN dan RB mengingatkan hal-hal yang harus diperbaiki.

Selain itu, dia menilai evalua- si tidak adil. Pasalnya, menurut dia, Kementerian PAN dan RB menilai dirinya sendiri. Dengan demikian, Kementerian PAN dan RB bisa saja memosisikan dirinya berpredikat lebih baik daripada instansi lainnya.

Yang juga membuatnya heran, Menteri Yuddy sampai harus dua kali merilis hasil evaluasi itu kepada publik, yaitu awal Desember 2015 dan awal pekan ini.

"Jadi, ada kepentingan apa di balik semua ini?" ujarnya.

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi hanya satu di antara 16 instansi pemerintah yang dapat predikat CC.

Instansi pemerintah lainnya yang dapat nilai serupa antara lain Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, serta Kejagung.

Pertanyaan mengenai kredibilitas hasil evaluasi pun muncul di DPR. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Jazilul Fawaid mempermasalahkan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB yang memosisikan kementerian itu lebih baik daripada kementerian lainnya.

Padahal, menurut dia, kinerja Kementerian PAN dan RB sesungguhnya tidak lebih baik. Salah satunya terkait pegawai honorer.

"Sudah ada janji untuk merekrut, tetapi hingga kini tidak ada realisasinya," katanya.

Ketika hasil evaluasi dimunculkan di tengah isu pergantian menteri, tidak aneh jika publik kemudian menarik kesimpulan, hal itu sengaja dilakukan oleh Yuddy.

"Biarkan Presiden menentukan menterinya, tidak perlu dipengaruhi evaluasi yang tidak kredibel," kata Jazilul.

Saat jumpa pers, Senin (4/1), Yuddy sudah menegaskan hasil evaluasi tidak ada kaitannya dengan isu pergantian menteri.

Evaluasi merupakan kegiatan rutin setiap tahun sejak 2004. Evaluasi tak hanya pada kementerian, tetapi juga pada lembaga dan instansi pemerintah daerah.

Komponen yang dievaluasi mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan capaian kinerja itu sendiri.

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN dan RB Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, komponen itu mengacu di antaranya UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Jika dilihat perkembangan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap tahun, sulit menilai Kementerian PAN dan RB merekayasa hasil evaluasi. Pasalnya, tak ada lonjakan nilai yang signifikan.

Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB sendiri justru turun ketimbang tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tahun 2015 sebesar 77,00 turun ketimbang evaluasi tahun 2014, yaitu 77,35.

Evaluasi itu tidak dilakukan sendiri oleh Kementerian PAN dan RB, tetapi juga oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Tidak mungkin instansi pemerintah menilai dirinya sendiri, hasilnya tidak obyektif. Jadi, kami yang mengevaluasi Kementerian PAN dan RB," ujar Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Binsar H Simanjuntak.

Model evaluasi Kementerian PAN dan RB oleh BPKP ini pun telah berlangsung lama. Dalam proses evaluasi, Binsar menjamin BPKP tetap menjaga standar dan kode etik.

"Sama sekali tidak ada intervensi," katanya.

Hal lain yang membuat evaluasi sulit dikaitkan dengan isu pergantian menteri, khususnya kinerja menteri, karena baik-buruk evaluasi tak bergantung pada menterinya.

"Baik-buruknya evaluasi terutama tergantung dari kinerja kolektif seluruh unit kerja di setiap instansi pemerintah," ujar Deputi Inovasi Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara Tri Widodo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi A Temenggung juga menilai, tak ada yang keliru dengan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Evaluasi disebutnya sudah terukur.

"Sudah lama evaluasi itu dilakukan. Itu hal rutin yang dilakukan Kementerian PAN dan RB. Tidak ada yang aneh," katanya.

Ateh pun membantah tak adanya advokasi dari Kementerian PAN dan RB kepada tiap instansi pemerintah yang dievaluasi.

Menurut dia, tiap pertengahan tahun timnya selalu datang ke setiap instansi, tim tak hanya mengevaluasi, tetapi juga mengingatkan kekurangan yang harus diperbaiki.

"Kami tunggu dua sampai tiga bulan untuk lihat perbaikannya, kemudian kekurangan yang masih ada kami ingatkan lagi sebelum akhirnya penilaian keluar," ujarnya.

Sayangnya, saat tim datang, tim sering kali tidak ditemui pejabat tinggi di instansi pemerintah. Jadi, apa yang disampaikan tim kerap tidak sampai kepada semua unit kerja di instansi pemerintah sehingga perbaikan pun tidak serius dilakukan.

Bisa juga sebaliknya, rekomendasi perbaikan telah disampaikan, tetapi dianggap tak penting.

"Sekarang semua instansi jadi memperhatikan soal pentingnya akuntabilitas kinerja. Jadi, ke depan bisa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah semakin baik," kata Ateh.

"Yang terpenting setiap instansi tahu kekurangannya dan berupaya memperbaiki kekurangan itu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya," ujarnya. (A PONCO ANGGORO)